Suara.com - Wakil ketua tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Muhammad Taufik, tidak mau menaruh kecurigaan pada Presiden Joko Widodo dalam dinamika politik Jakarta. Namun, dia memiliki kesan aparatur pemerintah berpihak.
"Ya pak Jokowi-nya nggak ikut campur ya. Menurut saya. Tapi aparat menurut saya nggak netral," kata Taufik di posko tim pemenangan Anies-Sandiaga, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/3/2017).
Pilkada Jakarta diikuti dua pasangan kandidat, Anies-Sandiaga dan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat.
Salah satu lembaga pemerintah yang menurut dia tidak netral yaitu pemerintah Jakarta. Indikatornya, katanya, mendadak pemerintah mencairkan bantuan sosial untuk warga jelang pilkada.
"Dulu imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi, enam bulan sebelum pilkada nggak ada pencairan dana hibah. Itu kita mau laporin. Dana bantuan sosial kita mau laporin ke KPK," ujar Taufik.
Fasilitas yang dimaksud Taufik yaitu Kartu Jakarta Pintar yang dicairkan di salah satu kantor wali kota. Padahal, katanya, itu tidak pernah terjadi sebelumnya.
"Sudah pasti memanfaatkan KJP sehari jadi disitu. Dulu aja susahnya setengah mati. Kemudian daging murah, beras murah, lama-lama bangkrut (Jakarta)," tutur Taufik.
