Infografis
Hal tersebut dinilai dapat dilakukan dengan membangun aliansi bersama masyarakat yang memiliki kepentingan sama, dan menjembatani dunia Utara-Selatan (maju dan berkembang).
Faktor Pencetus
Sejumlah analisis di atas menunjukkan bahwa, wabah gerakan populis dapat terjadi bila kesenjangan sosial terus diabaikan, ketimpangan perekonomian terus melaju tanpa henti, dan penerapan nilai-nilai HAM terus diremehkan.
Apa yang bisa dipelajari dari beragam faktor pencetus mewabahnya populisme di Eropa, yang bisa dipelajari agar tidak terjadi di Republik Indonesia? Terkait dengan HAM, di Indonesia, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yeti Andriani mengatakan, negara jangan sampai membiarkan terjadinya berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di sejumlah daerah.
"Gerakan HAM saat ini menghadapi tantangan lebih sulit karena negara masih terus permisif terhadap pelaku pelanggaran HAM," kata Yati Andriyani dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (14/3).
Menurut Yati, indikasi dari permisif itu dapat ditunjukkan antara lain dari hanya merespons pelanggaran HAM secara artifikasi dan pasif demi keuntungan populisme semata.
Sementara itu terkait dengan kesenjangan, Wakil Ketua MPR Mahyudin dalam rilisnya menyoroti adanya dua jenis kesenjangan di Tanah Air yaitu ketimpangan perekonomian antara kalangan yang kaya dan miskin, dengan disparitas pembangunan pusat dan daerah.
"Ada orang yang sangat kaya, dan ada orang yang miskin sekali. Selama ada kesenjangan maka selalu ada kecemburuan sosial," kata Wakil Ketua MPR Mahyudin.
Selain kesenjangan antara kaya dan miskin, Wakil Ketua MPR juga mengemukakan tentang disparitas pusat-daerah yang bisa memicu fanatisme ke daerah, seperti mengapa infrastruktur jalan dan listrik di satu tempat bisa bagus dan berlebih, tetapi di tempat lain rusak dan sering mati arusnya.
Baca Juga: Mobil Angkut Babi Selundupan dari Malaysia Diringkus
Mahyudin mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat berupaya dengan maksimal untuk mengatasi berbagai kesenjangan tersebut.
Sebelumnya Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly berpendapat pemerintah perlu lebih riil dalam mengatasi persoalan ketimpangan terutama yang menyangkut kesenjangan tingkat perekonomian antardaerah.
Menurut dia, ada lima hal yang menjadi penyebab ketimpangan ekonomi antardaerah yaitu perbedaan sumber daya alam, kondisi demografis, kurang lancarnya arus logistik dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah, serta alokasi investasi.
Politisi PKS itu menyebutkan ada dua faktor yang sudah menjadi bawaan yaitu kondisi demografis dan sumber daya alam.
Dengan demikian, diharapkan pemerintah juga dapat jeli untuk memberikan solusi terkait persoalan ketimpangan antardaerah tersebut.
Amalkan Pancasila
