Suara.com - Presiden Joko Widodo menjelaskan rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto membubarkan organisasi masyarakat (ormas) anti Pancasila. Hal ini dibeberkan Jokowi usai menghadiri pembukaan Musyawarah Kerja Nasional I dan Halaqoh Ekonomi Nasional Himpunan Pengusaha Nahdliyin di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).
Menurut mantan Wali Kota Solo tersebut, pemerintah dapat membubarkan ormas anti Pancasila untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kata Jokowi, pembubaran ormas anti Pancasila bukan untuk menghambat proses demokrasi di Indonesia.
"Kita berada di negara yang berdemokrasi. Di negara demokratis ini silakan sampaikan pendapat, silakan bila ingin berdemo. Tapi ada aturan yang harus diikuti, yakni tidak mengganggu yang lain dan bisa menjaga ketertiban keamanan kota maupun negara. Kalau sudah mengganggu, itu yang saya kira hendak dilakukan sesuatu oleh Menkopolhukam," kata Jokowi.
Dirinya berharap permasalahan ini tidak sampai menghabiskan energi yang semestinya dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif. Namun, dipastikan rencana Menkopolhukam itu murni untuk menegakkan keamanan dan ketertiban.
"Jangan sampai energi kita habis untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita ulang-ulang seperti ini? Tidak! Saya sampaikan ini, tidak! Jadi kalau ada gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menkopolhukam," ujar dia.
Sementara mengenai payung hukum pembubaran ormas anti Pancasila, Jokowi mengatakan Menkopolhukam yang akan menjabarkannya.
"Kita tunggu saja," tutur dia.
Baca Juga: Berinisiatif Temui Jokowi, Ini Alasan Pimpinan KPK
