Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang berstatus saksi dalam kasus korupsi pengadaan proyek Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) dicekal oleh Imigrasi KemenkumHAM atas permintaan KPK.
Politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan posisi Novanto ini membuat banyaknya kader Partai Golkar tidak takut tersangkut kasus korupsi. Bahkan, tidak akan ada hukuman yang tegas yang bisa dilakukan Novanto.
Padahal, ada sejumlah nama kader Golkar yang tersangkut kasus korupsi. Di antaranya, Ketua DPP Fahd Arafiq yang menjadi tersangka korupsi pengadaan proyek Al-Quran di Kementerian Agama.
Serta, Ketua DPD DKI Jakarta Partai Golkar Fayakhun Andriadi yang disebut terlibat dalam kasus suap pengadaan suap di Badan Keamanan Laut saat kasus itu dipersidangkan.
"Bagaimana mereka mau diberhentikan? Wong ketua umumnya saja bermasalah. Jadi kepemimpinan ini tidak akan bisa menindak kader atau pengurus yang terindikasi korupsi," kata Doli dalam diskusi Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Hotel Puri Denpasar, Jalan Raya Denpasar, Jakarta Selatan, Minggu (7/5/2017).
Padahal, kata dia, hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa 2015 Partai Golkar merekomendasikan supaya partai ini menjadi motor utama pemberantasan korupsi. Dia menambahkan, rekomendasi ini juga sudah diperkuat dalam pakta integritas partai.
"Di situ dijelaskan, kalau tersangka atau terduga korupsi maka harus mengundurkan diri atau diberhentikan," tuturnya.
Dengan kondisi seperti ini, dia takut Partai Golkar akan diindentikan dengan partai yang mengakomodir koruptor. Karenanya, Doli meminta supaya kasus korupsi yang menimpa kader Golkar harus dipertegas statusnya.
"Makannya saya khawatir lama-lama partai Golkar sama dengan Korupsi. Karena itu saya mendukung bahwa masalah korupsi ini bukan masalah golkar tapi individu. Dan kita sebagai partai bisa memberikan sanksi dan hukuman sebagai komitmen untuk menjadi partai yang terdepan memberantas korupsi," ujar Doli.
