Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifili Hasan di gedung Nusantara III, lantai 3, kompleks MPR, DPR, DPD, Jakarta, Selasa (30/5/2017). Pertemuan menghasilkan kesepakatan bahwa tidak boleh ada satu pun organisasi di Indonesia yang semangatnya bertentangan dengan ideologi Pancasila.
"MPR sebagai lembaga pengawal konstitusi setelah kita diskusi dengan Pak Wiranto, kami sepakat tidak boleh ada dari publik ini, ormas yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan dengan Pancasila," kata Zulkifli usai pertemuan.
Sebagai lembaga pengawal konstitusi dan Pancasila, kata Zulkifli, MPR sangat setuju keinginan pemerintah untuk meniadakan ormas-ormas yang mengusung ideologi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang merupakan pegangan seluruh rakyat Indonesia.
Wiranto mengatakan selama bulan Ramadan akan rutin membangun komunikasi dengan berbagai kalangan dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan negara.
"Saya juga mewakili pemerintah, khusus mengenai organisasi kemasyarakatan yang telah nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, tentu harus ada satu terapi khusus," tutur Wiranto.
Wiranto menekankan pemerintah tidak akan membiarkan ormas yang tidak tunduk pada ideologi negara.
"Kita juga bincang-bincang bagaimana kedepannya, kita menyelesaikan masalah itu. Ke depan nanti agar kita menjadi suatu kesatuan utuh, antara pemerintah dan masyarakat yang diwakili organisasi kemasyarakatan bersama-sama untuk menjaga ini," kata Wiranto.
Pada saat yang bersamaan, pemerintah mendorong DPR segera merampungkan revisi UU Anti Terorisme yang akan menjadi payung hukum pencegahan terorisme.
