Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (GMAK) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (5/6/2017). Kedatangan mereka menggelar aksi demo untuk mendesak KPK mengusut tuntas peran pelaku korupsi ruas jalan Kemiri Depapre di Papua. Diduga korupsi pembangunan jalan tersebut berkaitan erat dengan Gubernur Papua saat ini Lukas Enembe.
"Kalau KPK mengusut kasus kami, Kami akan memyatakan perang. Demikian Mantan Wakil KPK Zulkarnaen menirukan ancaman Lukas Enembe. Jadi jangan terpengaruh itu hanya ancaman belaka, tangkap Gubernur Papua, masyarakat Papua banyak yang mendukung KPK," kata Koordinator GMAK di depan gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.
Fadel menilai tidak ada kaitannya dengan ancaman perang suku di Papua dengan pemberantasan korupsi. Karenanya, dia mendorong KPK untuk mengungkapkan kasus yang diduga menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Papua Tahun Anggaran 2015.
"Jubir KPK Febri Diansyah sudah mengatakan tidak menutup kemungkinan akan memerilsa pihak lain yang terkait termasuk Gubernur Papua, Lukas Enembe," katanya.
Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa terkait kasus tersebut, KPK sudah menjerat Bos PT Bentuny Energy Persada, David Manibui dan anak buah Lukas Enembe, Maikel Kambuaya yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua. Maikel diduga bersama dengan berama-sama dengan David selaku pemegang saham mayoritas PT BEP melakulan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang dalam proyek senilai Rp89 miliar tersebut. Akibat kasus tesebut, negara diduga mengalami kerugian hingga Rp42 miliar.
Karena itu, GMAK kata Fadel mendukung KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai pelaku utama kasus korupsi jalan tersebut.
"Kami menuntut mundur Lukas Enembe dari jabatan Gubernur Papua, karena tidak layak lagi pelaku korupsi menjabat sebagai Gubernur, apalagi maju kembali dalam Pilkada 2018. Kami juga meminta agar Presiden memberikan izin pemeriksaan terhadap Lukas Enembe sesegera mungkin," kata Fadel.
TERPOPULER
