Suara.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan menilai pemindahan Ibu Kota Negara tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat. Sebab pemindahan Ibu Kota dari Jakarta menunggu ketersediaan duit negara.
Wacana pemerintah, pusat administrasi pemerintah akan dipindahan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sementara pusat bisnis tetap di Jakarta.
Tapi menurut politisi PAN itu, sebuah daerah menjadi pusat pemerintahan harus didukung dengan insfrastruktur memadai. Termasuk sumber listrik dan irigasi agar tidak banjir.
"Ya kan harus sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kalau sekarang prioritas Infrastruktir dulu, seperti Tol di Jawa belum selesai ya kan. Sumatera belum selesai Targetnya kan tahun depan selesai. Power Plant listrik, sarana irigasi pertanian, dengan pendapatan negara APBN yang terbatas saya kira fokus itu dulu," kata Zulkifli di DPR Senayan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Kemarin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan Ibu Kota dengan Presiden Joko Widodo. Kata Mantan Menteri Keuangan itu, pemindahan Ibu Kota ditarget mulai paling lambat 2019.
Tapi tetap saja Zulkifli sangsi dengan target itu.
"Bahwa ada cita - cita pemindahan Ibu Kota kapan - kapan boleh lah. Tapi untuk tahun 2018 saya kira nggak mungkin," ujar Zulkifli.
"Kalau pindah Ibu Kota, pindah kecamatan saja perlu anggaran. Kalau kapan-kapan ya boleh, itu nanti-nanti saja ya," ujar Zulkifli.
Baca Juga: Buka Intervensi JK, Zulkifli Hasan Dapat Karangan Bunga
