Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Idrus Marham katakan pemecatan Ahmad Doli Kurnia oleh partai berlambang pohon beringin, sudah melalui proses dan prosedur yang ada.
"Pemecatan itu dilakukan setelah melalui proses yang agak panjang," kata Idrus di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (1/9/2017).
Pemecatan Doli berdasarkan sikap yang ia tunjukkan kepada DPP Partai Golkar yang dinilai sudah berada di luar garis ketentuan partai. Sehingga ditanggapi oleh sejumlah petinggi DPP partai, dan berujung pemecatan.
Menurut Idrus, pada mulanya partai hanya menganggap dinamika biasa yang terjadi di internal Golkar, saat sejumlah kader melakukan gerakan Golkar Bersih yang dikomandoi oleh Doli.
Mereka juga meminta supaya Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dinonaktifkan dari jabatan Ketua Umum karena tersangkut kasus dugaan korupsi e-KTP. Sampai di situ, partai masih menganggap sebagai dinamika biasa.
"Meskipun sudah diambil keputusan dari Rapimnas melalui DPP Partai Golkar pada tanggal 18 Juli, tidak akan ada Munaslub dan kita masih mengharapkan Setya Novanto tetap memimpin Partai Golkar," tutur Idrus.
Namun, gerakan tersebut bertambah luas hingga melibatkan pihak lain di luar partai. Sebab itulah DPP harus melakukan pemecatan pada Doli.
"Gerakannya ini sudah melibatkan orang, melibatkan lembaga lainnya, melibatkan Ketua Mahkamah Agung, melibatkan Komisi Yudisial dan lain sebagainya. Tentu ini persoalannya lain lagi," ujar Idrus.
Bahkan, Doli bersama Grakan Muda Partai Golkar yang dipimpinya juga memonopoli forum akademik untuk melancarkan tujuannya.
Baca Juga: Ini Jurus Golkar Untuk Menangkan Jokowi di Pilpres 2019
"Forum akademik dieksploitasi. Itu promosi doktor adalah seorang kader Partai Golkar yang sama sekali tidak ada relevansinya. Itu dihadiri Ketua MA sebagak penguji, saya kira tidak ada relevansinya tetapi ini tetap didorong," tutur Idrus.
