Suara.com - Sikap tegas Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara terhadap tragedi kemanusiaan yang terjadi terhadap minoritas Rohingya di Myanmar sangat dinantikan. Partai Keadilan Sejahtera mendesak Presiden Joko Widodo segera bertindak nyata menghentikan pembersihan etnis (ethnic cleansing) di Myanmar.
"Kami mendesak Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan negara ASEAN terbesar, untuk bertindak lebih nyata dalam upaya menghentikan pembersihan etnis," kata Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam konferensi pers di gedung DPP PKS, Jalan T. B. Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).
Sohibul Iman mengatakan Indonesia harus segera menempuh jalur-jalur diplomatik baik bilateral maupun multilateral melalui organisasi ASEAN, OKI, dan PBB dengan agenda utama menyelamatkan warga sipil yang tidak bersenjata dan memulihkan kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai bagian integral dari Negara Myanmar yang lebih demokratis.
"Kami PKS melihat masalah kewarganegaraan ini sangat penting. Pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan kepada warga Rohingya. Sebagaimana dulu ayah dari Aung San Suu Kyi memberi apresiasi kepada tokoh-tokoh Rohingya. Tapi setelah kudeta militer, status Rohingya menjadi tidak jelas," kata Sohibul Iman.
Sohibul Iman menegaskan partainya mengutuk sekeras-kerasnya pembersihan suku (ethnic cleansing) terhadap etnis Rohingya di wilayah Rakhine oleh militer Myanmar.
