Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap patuhi perintah Presiden Joko Widodo yang berharap para menteri tidak ikut kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Meskipun dirinya juga anggota partai, namun Tjahjo berkomitmen tetap fokus bekerja sebagai menteri tanpa terlibat kampanye.
"Saya sebagai pembantu presiden setuju, walaupun saya orang partai, tapi saya kan sudah diberikan amanah untuk menjadi Mendagri," kata Tjahjo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/9/2017).
"Saya ikut arahan presiden yang mana tugas saya kalau tidak ada halangan tetap sampai 20 Oktober 2019. Saya harus concern pada apa yang menjadi perintah tugas untuk bekerja," lanjutnya.
Dia juga mengimbau, semua menteri seyogyanya harus mengikuti perintah presiden. Hal ini mengingat masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla hingga 20 Oktober 2019.
Sementara, mulai Agustus 2018, sudah memasuki tahap pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.
"Jabatan Pak Jokowi termasuk saya yang membantu beliau kan sampai selesainya 20 Oktober 2019, ya sudah kita fokus ke sana (kerja--red). Kalau saya sebagai Mendagri tidak punya agenda lain, agendanya ya hanya sebagai menteri," ujar dia.
Dia menambahkan, meski Presiden Jokowi tidak ada memberikan arahan langsung mengenai larangan menteri untuk ikut kampanye, seharusnya sudah menjadi keharusan semua menteri mengikuti sikap sang pemimpin.
"Ini nggak ada aturan, sudah tegak lurus bahwa menteri harus ikuti presiden dan wakil presiden," kata politikus PDI Perjuangan.
Sebelumnya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo di Sport Mall, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/9/2017) malam, Jokowi mengatakan menteri tidak boleh ikut kampanye.
Jokowi yang juga akan kembali maju dalam Pilpres 2019 nanti tidak akan kampanye. Dia menegaskan akan fokus bekerja menyelesaikan program-program pemerintahannya.
TERPOPULER
