Kompetensi dan Kualitas SDM Indonesia harus di Atas Standar Pasar

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, mengatakan, Indonesia harus memutus lingkaran setan yang menjadi penyebab pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Lingkaran setan tersebut adalah kemiskinan dan pendidikan.

Secara sederhana, dia mengilustrasikan seseorang miskin karena pendidikan dan kompetensinya rendah, sehingga tak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Mengapa tak bisa mendapatkan pekerjaan layak, karena tak memiliki kompetensi. Mengapa kompetensinya rendah, karena tidak mengenyam pendidikan yang cukup.  

Menurutnya, kompetensi dan pengangguran merupakan masalah utama ketenagakerjaan.

"Sayangnya, di Indonesia, masalah ketenagakerjaan masih menjadi isu pinggiran dan belum menjadi isu utama, seperti ekonomi dengan berbagai indikatornya," kata Menteri Hanif, dalam forum konsolidasi mahasiswa pascasarjana Indonesia bertajuk "Bersinergi Menuju Kedaulatan Indonesia; Upaya Refleksi, Proyeksi, dan Resolusi Masalah Negara", di Gedung Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (13/9/2017).

Masalah inflasi menjadi salah satu indikator  ekonomi makro, sehingga pemerintah dengan segala perangkatnya selalu berupaya menjaga inflasi yang aman. Menaker berharap, ke depan, masalah pengangguran menjadi salah satu indikator ekonomi makro, sehingga pemerintah, dengan segala sumber daya yang ada mampu menjaga agar angka pengangguran tidak lebih dari angka aman yang telah ditentukan.

Menurutnya, agar angka pengangguran tidak tinggi, maka masalah peningkatan kompetensi pekerja menjadi isu bersama yang terintegrasi.

"Hal ini bisa dilakukan, jika isu ketenagakerjaan tak lagi menjadi isu pinggiran sebagaimana di negara-negara barat," kata Menaker.

Untuk memenangkan persaingan global di era digital, kompetensi dan kualitas SDM Indonesia harus di atas standar pasar kerja. Untuk mewujudkannya butuh kerja keras dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Pada kesempatan tersebut, Menaker menyampaikan beberapa tantangan ketenagakerjaan yang terjadi saat ini, antara lain, lulusan pendidikan dengan pasar kerja yang belum sepenuhnya 'nyambung' (mismatch). Problem ini mencapai 37 persen. Artinya, 3 hingga 4 dari 10 orang bekerja tak sesuai dengan basis pendidikannya.

Indonesia juga dihadapkan dengan masih rendahnya kompetensi pekerja, dimana 60 persen diantaranya merupakan lulusan SD-SMP. Untuk meningkatkan kompetensi, pemerintah menggenjot pelatihan vokasi, baik yang dilakukan oleh Kemnaker melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau yang dilakukan swasta melalui Lembaga Pelatihan Kerja dan training center oleh perusahaan.

Pelatihan vokasi ini, selain dimaksudkan untuk meningkatan kompetensi pekerja, juga diperuntukkan bagi angkatan kerja baru yang belum bisa langsung masuk dunia kerja, karena belum memiliki ketrampilan.

Ke depan, Kementerian Ketenagakerjaan juga sedang memikirkan adanya pelatihan ulang (retraining) untuk korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, Menaker berharap, pelatihan vokasi memiliki kedudukan yang seimbang dengan pendidikan formal, terutama dalam hal alokasi anggaran. Dengan demikian upaya peningkatan SDM pekerja menjadi maksimal.

(**) Artikel ini merupakan kerja sama Kemnaker dengan Suara.com