REGIONAL:
- Penyaluran subsidi BBM berbasis desil kurang efektif dan disarankan peralihan langsung ke penerima.
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berencana melarang masyarakat desil 9 dan 10 membeli Pertalite secara bertahap.
- Pencabutan subsidi sulit secara politis sehingga pemerintah perlu memanfaatkan momentum penurunan harga energi untuk melakukan reformulasi kebijakan tersebut.
Suara.com - Rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk memperketat pemberian subsidi BBM berdasarkan desil dinilai kurang efektif.
Ekonom sekaligus Direktur Kolaborasi Internasional Indef Imaduddin Abdullah mengatakan pemberian subsidi langsung kepada penerima atau orang akan lebih tepat sasaran.
"Perlu bergeser subsidinya, dari subsidi barang, pindah ke subsidi orang," kata Imaduddin saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Menurut dia, ketika pemerintah masih menyalurkan subsidi melalui barang, maka akan sulit mengendalikannya.
Sedangkan, lanjut Imaduddin, jika subsidi itu disalurkan melalui orang atau penerima manfaat, maka jauh lebih tepat sasaran, karena nantinya harga barang di pasaran akan sama tanpa harus ada yang subsidi dan nonsubsidi.
Ia menilai bahwa pencabutan atau penertiban subsidi energi cukup sulit terutama secara politik, karena ketika ada wacana untuk pengendalian maka diartikan nantinya ada kenaikan harga.
"Karena memang pencabutan subsidi kan bukan hal yang mudah secara politis, nantinya selalu dikaitkan antara subsidi energi dicabut dengan terjadinya kenaikan harga," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta ketika pemerintah akan mengendalikan subsidi energi harus mencari momentum yang tepat salah satunya ketika harga sedang mengalami penurunan.
"Makanya, kita selalu mengatakan bahwa kalau misalnya mau ada reformulasi subsidi itu, paling tepat dilakukan ketika harganya sedang mengalami penurunan," katanya.
Sebelumnya, Purbaya mengatakan pengendalian subsidi BBM khususnya Pertalite, akan dilakukan secara bertahap dan sistem yang dimiliki Pertamina sudah mumpuni untuk pembatasan tersebut.
"Kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas," kata Purbaya di Jakarta, Selasa (11/8/2026) setelah menerima kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Ia mengatakan bahwa pengendalian subsidi BBM dapat dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat yang masuk desil 9 dan 10 membeli Pertalite, mereka harus membeli BBM nonsubsidi.
Menurut dia, pengendalian subsidi BBM saat ini masih dalam pembahasan dan diharapkan dalam waktu tidak lama setelah semua sistem siap dapat diimplementasikan.
"Mungkin yang masuk desil 9-10. Supaya beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya," ujarnya.
TERPOPULER