Girang Kehadiran DSI Bawa Hasil, Prabowo Sebut Negara Cuan USD 5 Miliar

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto sangat girang dengan kehadiran PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pasalnya, DSI membuat cuan negara dari tambahan devisa negara hingga 5 miliar dolar AS atau setara Rp89,41 triliun (kurs Rp17.882).

Saat ini, tutur Prabowo, DSI dibentuk sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas Indonesia. Namun, ia menegaskan fungsi DSI bukan untuk menguasai komoditas atau melakukan ekspor secara langsung.

Prabowo menjelaskan, kehadiran DSI ditujukan untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi ekspor. Dengan begitu, pemerintah dapat mengetahui jumlah komoditas yang dimuat ke kapal, jumlah yang dilaporkan, hingga volume yang benar-benar tiba di negara tujuan.

"Saya ulangi processing-nya, bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Tapi sekarang kita bisa monitor berapa yang muat di atas kapal, berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan," ujarnya dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Dalam dua bulan lebih, lembaga tersebut telah memonitor ekspor tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

"Dalam waktu 2 bulan 13 hari DSI sekarang telah mengelola devisa ekspor senilai 14 miliar dolar dari hanya tiga komoditas strategis," ungkapnya.

Tak hanya mengelola devisa ekspor, DSI juga disebut telah melakukan pemantauan terhadap ribuan transaksi ekspor.

"Lebih dari 6.000 transaksi ekspor tiga komoditas tersebut telah dimonitor oleh DSI. DSI telah menemukan potensi tambahan 5 miliar dolar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, Saudara-saudara sekalian, dari pembayaran devisa hasil ekspor," imbuhnya.

Menurut Prabowo, temuan tersebut menunjukkan besarnya potensi penerimaan yang dapat diperoleh negara apabila pengawasan terhadap ekspor diperluas.

"Bayangkan kalau dalam waktu yang akan datang semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasilnya yang akan masuk negara," katanya.

Prabowo mengatakan cakupan pengawasan DSI juga akan diperluas. Nantinya, pengawasan akan mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.

"Dan sebagaimana saya katakan, DSI akan mengelola semua komoditas ekspor strategis kita, tidak hanya tiga," tegasnya.

Prabowo menegaskan kebijakan tersebut ditujukan untuk memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

"Kita tidak ingin lagi bangsa Indonesia dicurangi. Kekayaan Indonesia tidak boleh memperkaya segelintir orang dan meninggalkan rakyat kita hidup susah," katanya.

Prabowo juga menyoroti posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas. Ia mempertanyakan kondisi ketika komoditas berasal dari Indonesia, tetapi harga justru ditentukan oleh pihak lain.

"Dan pihak-pihak rating agencies bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan bukan kita. Mereka yang mengatakan," imbuhnya.

Prabowo menegaskan pemerintah tetap terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, tetapi akan terus menjalankan kebijakan yang diyakini dapat memberikan manfaat bagi Indonesia.

"Kita menghargai semua masukan tapi kalau kita yakin kita berada di jalan yang benar kita terus akan kerja. Kita tidak mau dibuat rapor oleh bangsa lain tapi kita terbuka untuk masukan," pungkasnya.