Suara.com - Kelompok Hamas, yang menguasai dan memerintah di Jalur Gaza pada Minggu 917/9/2017) mengumumkan telah membubarkan pemerintahannya dan bersedia untuk menggelar pemilihan umum. Langkah ini diambil Hamas sebagai upaya untuk mengakhiri konflik dengan kelompok Fatah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas.
Pemilu legislatif terakhir Palestina digelar pada 2006 dan dimenangkan oleh Hamas. Tetapi pada 2007 Hamas dan Fatah terlibat dalam perang saudara singkat dan sejak itu Hamas menguasai Gaza.
Sejak 2011 kedua kelompok telah berusaha untuk mengakhiri konflik dan membentuk pemerintahan bersama di Gaza serta di Tepi Barat. Sayang upaya itu selalu gagal.
Pada 2014 kedua kelompok sepakat untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi nasional, tetapi meski sudah sepakat, pemerintahan bayanagan Hamas masih terus memerintah di Gaza.
Pada hari ini dalam pernyataan resminya Hamas mengatakan telah membubarkan pemerintahan bayangannya di Gaza dan mengizinkan pemerintahan rekonsiliasi beroperasi di Gaza. Hamas juga sepakat untuk menggelar pemilu dan melakukan perundingan dengan Fatah.
Mahmoud Aloul, pejabat senior Fatah mengaku senang dengan langkah Hamas itu.
"Jika ini memang pernyataan Hamas, maka ini adalah sinyal positif. Kami dari pergerakan Fatah sudah siap mengimlemetasikan rekonsiliasi," kata Aloul.
Fatah sendiri selama ini terus berusaha menekan Hamas di Gaza. Abbas, misalnya, telah memangkas pembayaran tagihan listrik Gaza kepada Israel. Alhasil warga Gaza hanya bisa menikmati listrik selama empat jam sehari.
Adapun pengumuman Hamas ini belum dikomentari oleh Abbas, yang sedang berada di New York untuk menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. (Reuters)
TERPOPULER
