Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengakui ada perbedaan di internal organisasi setelah Setya Novanto terjerat kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. KPK menetapkan Novanto menjadi tersangka kasus korupsi proyek yang merugikan negara Rp2,3 triliun.
"Dalam proses ini, namanya politik juga. Appalagi partai besar ya, itu kan dinamis ya. Tidak mungkin satu sikap, pasti ada perbedaan," kata Nurdin di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2017).
Nurdin berharap perbedaan sikap jangan sampai menimbulkan perpecahan partai untuk kedua kalinya.
Nurdin mengakui perbedaan sikap terlihat baik pada saat rapat maupun di luar rapat internal pengurus DPP Partai Golkar. Namun ia yakin tak ada satupun dari pengurus yang memiliki niat merusak partai dengan lambang pohon beringin.
"Semua niatnya baik. Bagaimana memberikan ruang dan kesempatan, keleluasaan kepada Setya Novanto berkonsentrasi dalam proses hukum dan pemulihan kesehatan. Jangan ditambah beban yang begitu berat. Jangan tambah persoalan-persoalan teknis kepartaian," tutur Nurdin.
Itu sebabnya, kata Nurdin, di internal pengurus muncul usulan supaya Novanto nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun berhak mengatakan nonaktif adalah Novanto sendiri dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dirinya saat ini.
"Nonaktif ya. Bukan diberhentikan. Itu tergantung pak Setya Novanto dengan melihat perkembangan partai dan keadaan dirinya. Itu juga yang akan kita bicarakan di rapat yang akan datang," kata Nurdin.
"Dalam proses ini, namanya politik juga. Appalagi partai besar ya, itu kan dinamis ya. Tidak mungkin satu sikap, pasti ada perbedaan," kata Nurdin di Hotel Peninsula, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (29/9/2017).
Nurdin berharap perbedaan sikap jangan sampai menimbulkan perpecahan partai untuk kedua kalinya.
Nurdin mengakui perbedaan sikap terlihat baik pada saat rapat maupun di luar rapat internal pengurus DPP Partai Golkar. Namun ia yakin tak ada satupun dari pengurus yang memiliki niat merusak partai dengan lambang pohon beringin.
"Semua niatnya baik. Bagaimana memberikan ruang dan kesempatan, keleluasaan kepada Setya Novanto berkonsentrasi dalam proses hukum dan pemulihan kesehatan. Jangan ditambah beban yang begitu berat. Jangan tambah persoalan-persoalan teknis kepartaian," tutur Nurdin.
Itu sebabnya, kata Nurdin, di internal pengurus muncul usulan supaya Novanto nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Namun berhak mengatakan nonaktif adalah Novanto sendiri dengan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi dirinya saat ini.
"Nonaktif ya. Bukan diberhentikan. Itu tergantung pak Setya Novanto dengan melihat perkembangan partai dan keadaan dirinya. Itu juga yang akan kita bicarakan di rapat yang akan datang," kata Nurdin.
