Suara.com - Komisi Pemilihan Umum tidak mengharuskan menteri untuk mundur dari jabatan jika ingin maju pada Pilkada 2018. Sebab tidak ada peraturan yang mewajibkan hal itu.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan harusnya Presiden Joko Widodo tegas soal ini. Sebab, persoalannya bukan ada atau tidak ada peraturan, melainkan soal kredibilitas kabinet yang ia pimpin.
"Pak Jokowi harus mengumpulkan menteri-menterinya. Ini kan sudah mulai ramai. Nanti orang mulai bilang ini konflik of interest," kata Fahri di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Fahri mengatakan jika tidak mundur dari jabatan sebagai menteri, calon kepala daerah bisa saja manfaatkan kewenangan sebagai menteri untuk pemenangan dirinya.
"Menteri itu kan punya kewenangan besar kan. Dia bisa dengan anggaran yang dia punya memperkaya tempat dia mau maju. Dia bisa memobilisasi dana pusat ke tempat dia mau maju. Dia menggerakkan departemen atau dinas tekhnis di tempat dia mau maju. Jangan dong," ujar Fahri.
Hal ini yang semestinya diantisipasi oleh Presiden. Bukan membiarkan para menterinya maju sebagai calon kepala daerah, apalagi mengaharap keuntungan dari itu semua.
"Saya dengar sih malah Pak Jokowi ikut mendukung menteri-menteri itu untuk jangkar 2019. Ya nggak apa-apa, itu sehat-sehat saja. Tapi kan harusnya presiden menjaga. Jangan sampai orang-orang mengatakan ini menteri-menteri disuruh menang agar mendukung Pak Jokowi nanti. Ini harus dijaga Pak presiden," tutur Fahri.
"Karena isunya akan ke sana. Saya baru dapat kabar katanya di Jawa Timur. Saya dapat kabar ada yang dimobilisir Presiden atau partai-partai pendukungnya," tambah Fahri.
TERPOPULER
