Ormas Partai Golkar Ancam Laporkan Tempo ke Polisi

Suara.com - Setelah melaporkan Tempo ke Dewan Pers, Organisasi sayap Partai Golkar, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia berencana melaporkan Tempo ke Bareskrim Polri.

Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional Soksi Erwin Ricardo Silalahi menduga ada produk yang dibuat Tempo soal tulisan dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP melanggar UU Pers dan produk jurnalistik.

"Kami juga mempertimbangkan laporkan koran Tempo ke pihak kepolisian, seperti apa yang dilakukan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol Aris Budiman melaporkan Tempo ke Bareskrim polri," ujar Erwin di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Menurut Erwin, pemberitaan Tempo tersebut telah membunuh karakter Setnov dan menggiring opini ke publik.

Selain produk pemberitaan soal Setnov, ia juga mempermasalahkan status yang dibuat pemimpin redaksi Tempo, Budi Setyarso di akun Twitter pribadinya @budisatyarso. Dalam tulisan 29 September 2017, Budi menulis "G30 Setnov".

"Itu (status Budi) seolah-olah menyamarkan Pak Setnov dengan PKI. Padahal ini cara PKI melakukan adu domba. Kok media koran sebesar Tempo bisa melakukan hal seperti itu," kata Erwin.

Erwin mengaku telah mencoba melakukan komunikasi pada Tempo. Komunikasi itu dilakukan atas saran dewan pers setelah Soksi melaporkan Tempo pada 17 April 2017 lalu. Soksi sudah dua kali melaporkan Tempo ke Dewan Pers.

"Saya sudah berupaya komunikasi, minta waktu ketmu dengan eksekutif redaktur, ternyata sudah diganti katanya. Saya dijanjikan keteku dengan eksekutif redaktur yang baru, alasnya rapat kerja terus," kata dia.

Ia mengklaim sejumlah kader Partai Golkar kecewa dengan pemberitaan ketua umumnya selalu dipojokan terkait kasus e-KTP.

"Kami sangat terluka, justru ini kami lakukan karema desakan dari kader daerah," kata dia.

Soksi menuntut Tempo melakukan permohonan maaf. Jika hal itu dilakukan, ia memastikan langkah hukum yang akan ditempuh akan dibatalkan.

"Kami minta pembertaan berbasis moral. Tempo kayaknya nggak mau mencari jalan koperatif, mencoba menghindar. Saya berulang kali telepon pemimpin redaksinya tapi nggak diangkat," kata dia.