Biaya Densus Tipikor Rp2,6 T, Desmon: Tergantung Political Will

Suara.com - Wakil Ketua DPR Desmon J. Mahesa mengatakan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi Polri harus tetap dibentuk, meskipun pemerintah beralasan terkendala anggaran untuk merealisasikannya. Polri mengusulkan anggaran Rp‎2,6 triliun untuk membentuk densus.

"Ini tergantung political will pemerintahnya aja. kalau serius memberantas korupsi saya pikir nggak ada alasan bagi pemerintah untuk nggak setuju. Karena ini akan jadi catatan penting dalam 5 tahun kekuasaan Jokowi," kata Desmon di DPR, Jakarta, Selasa (17/10/2017).

Jika demikian, politikus Gerindra itu kemudian menyamakan Jokowi dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono‎ dalam penegakan kasus korupsi.

"Kalau begitu, apa bedanya dengan SBY dalam penegakan korupsi kalau Jokowi tidak stop menurut saya ada yang salah. Berarti nggak berharap perbaikan yang lebih baik di bidang pemerintahannya," ujar dia.

Sebelumnya, ‎Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta Komisi III DPR untuk membantu mempercepat ‎pembentukan Densus Tipikor Pori.

"Kami memohon kepada Komisi III terkait pembentukan Densus Tipikor ini pertama untuk Pemerintah agar mempercepat proses pembentukan Densus Tipikor. Termasuk kemungkinan bersurat," kata Tito dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri, Kamis (12/10/2017).‎

"Kemudian kedua, kami mohon dukungan juga saat nanti rapat dengan Pemerintah untuk pemenuhan anggaran, sarana dan prasarana," Tito menambahkan.

Tito mengatakan densus membutuhkan ‎anggaran Rp2,6 triliun, rinciannya Rp786 miliar untuk biaya pegawai, Rp359 miliar untuk operasional penyelidikan dan penyidikan, serta Rp1,55 triliun untuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, surveilance, dan penyidikan.‎