Presiden Joko Widodo menyinggung soal maraknya kepala daerah yang kena operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi oleh KPK. Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada seluruh gubernur, wali kota dan bupati di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
"Berkaitan dengan korupsi, nah ini pada takut semua kena OTT. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak perlu takut," kata Jokowi.
Maka dari itu, Jokowi memperingatkan kepada semua kepala daerah agar jangan ada yang mengkorupsi dana APBD. Karena yang 'main-main' dengan anggaran daerah berpotensi kena OTT KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan tak bisa menghalangi KPK untuk melakukan OTT bagi kepala derah yang mengkorupsi dana APBD.
"Saya titip, hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang 'jangan' kepada KPK. Tidak bisa," ujar dia.
Untuk mencegah korupsi di pemerintahan daerah, dan mencegah kepala daerah kena OTT KPK, Jokowi mengaku akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).
"Jadi akan keluar Perpres nanti untuk membangun sistem. Kita akan bangun sistem e-planning, e-budgeting, e-procurement. Sistem ini akan mengurangi, menghilangkan OTT tadi. Kalau sistem ini berjalan, nggak ada yang namanya OTT," kata dia.
