Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan kemacetan di area 10 titik pembangunan infrastruktur di Jakarta karena pemerintah sebelumnya tidak melakukan analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas.
Hal itu dikatakan Anies setelah melakukan rapat koordinasi dengan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra, Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Andri Yansyah, dan Kepala Dinas Bina Marga Jakarta Yusmada Faizal.
"Sehingga project-project itu dilakukan punya dampak lalu lintas yang nggak pernah diantisipasi sebelumnya. Ini menimbulkan kerepotan yang kami alami (dalam pengaturan lalu lintas)," ujar Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Anies kemudian merasa heran, pembangunan infrastruktur belum memiliki Amdal lalu lintas tetapi sudah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, sehingga proyek sudah bisa dikerjakan.
Ke depan, ia ingin memastikan seluruh proyek pembangunan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
"Kami memiliki komitmen, semua project infrastruktur ke depan harus dilakukan Amdal Lalin sebelum pekerjaan dimulai. Bahkan sebelum dapat IMB. Kalau menurut aturan Amdal Lalin dulu baru keluar IMB," kata Anies.
Selanjutnya ia menugaskan Andri untuk memanggil 10 kontraktor pembangunan di Jakarta. Adapun 10 proyek yang saat ini dikerjakan secara bersamaan diantaranya adalah 6 proyek simpang tidak sebidang (underpass dan flyover), LRT, dan MRT.
"Tadi ditugaskan memanggil semua penyelenggara kontruksi untuk menuntaskan Amdal Lalin. Sehingga jalan yang terkena project bisa diberikan alternatif yang tepat. Sehingga tak menimbulkan masalah," kata dia.
Baca Juga: Atasi Kemacetan Jakarta, Anies Bermodal Koordinasi dengan Polda
