Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Salahuddin Uno membuat sejumlah aturan baru untuk wartawan di Balai Kota. Aturan tersebut mengenai tata cara peliputan yang harus dipatuhi jurnalis jika mau mendapatkan informasi.
Setelah Anies dan Sandiaga resmi menjabat Senin (16/10/2017), wartawan tak bisa lagi menunggu di lantai 2, depan ruang kerja Wakil Gubernur Jakarta. Bila berkaca pada era Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan berlanjut ke Djarot Saiful Hidayat, wartawan diperbolehkan menunggu di sana dan melakukan sesi wawancara (doorstop) dengan siapaun nara sumber yang ada.
Sekarang, sesi wawancara terpusat di ruang Balairung dan konsepnya seperti konferensi pers. Anies dan Sandiaga juga hanya mau menerangkan topik yang ada saat itu. Misalnya, Anies dan Sandiaga melakukan pertemuan tertutup. Kemudian, saat konferensi pers keduanya bisa dibilang irit bicara jika mendapat pertanyaan di luar agenda pertemuan itu.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, Dian Ekowati, angkat bicara mengenai perubahan ini. Dia menjelaskan, seluruh wawancara dipusatkan di Balairung agar terlihat lebih tertib saja. Apalagi, di sana terdapat latar belakang logo Pemprov DKI berwarna cokelat tua, di sisi kanan dan kiri juga ada ondel-ondel.
"Dikonsentrasikan untuk doorstop dikumpul di balairung. Itu hanya semata mata lebih tertib dan tertata rapi kan. Sekarang memang di Balairung," kata Dian saat dihubungi, Jumat (3/10/2017).
Dian menerangkan, pemerintah DKI masih berkomitmen menjadikan pemerintahan yang transparan dan terbuka. Hal itu kata dia, sudah diarahkan langsung oleh Anies dan Sandiaga saat menggelar acara coffee morning bersama media.
"Sama gubernur juga disampaikan bahwa SKPD kalau dikonfirmasi sama media ya harus diberi penjelasan. Itu kan statemennya Pak Gubernur dan Wagub seperti itu," kata Dian.
Tapi pernyataan itu seakan terbalik di lapangan. Sikap sejumlah kepala dinas yang dikonfirmasi wartawan tidak mau banyak berkomentar saat ditanya mengenai persoalan yang lebih teknis. Sebelumnya penjelasan teknis dilakukan oleh kepala dinas.
Saat ditanya soal reklamasi, Ketua Bappeda Tuty Kusumawati sempat menghindar, Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Edy Junaedi juga tidak mau menyebut bukti prostitusi di Alexis. Ada juga Kepala Dinas Perhubungan Andri Yansyah yang tidak mau menjelaskan hasil rapat penataan Tanah Abang, meski rapat sudah dilakukan berkali-kali. Mayoritas dari mereka mengatakan Anies atau Sandiaga yang akan menjelaskannya kepada awak media.
"Nanti dulu ya, besok, ini rapatnya sudah. Nanti dulu, sabar. Sama Pak Wagub yang akan sampaikan," kata Andri saat ditanya soal penataan Tanah Abang.
Tetapi saat ditanya soal reklamasi ke Anies, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu irit bicara. Ia hanya meminta wartawan melihat janji Anies dan Sandiaga di website soal reklamasi 17 di teluk Jakarta, "janji kami masih sama".
Soal Tanah Abang, Anies juga banyak mengatakan "lihat nanti" tanpa menerangkan solusi penataan yang jelas ke media.
Selanjutnya beberapa rapat yang biasanya dilakukan terbuka kini diperintahkan tertutup bagi awak media. Contohnya adalah rapat pengarahan gubernur kepada SKPD terkait dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2018 yang dilaksanakan, Rabu (1/11/2017).
Kemarin, saat Anies dan Sandi memberikan pengarahan untuk para Kepala Badan Usaha Milik Daerah Jakarta juga tertutup. Wartawan yang sudah masuk dan duduk di Ruang Pola, tempat pengarahan itu berlangsung diminta untuk keluar.
"Ya itu mungkin sudah pengaturannya agar lebih tertib, lebih konsentrasi," kata Dian saat menjawab rapat dua pengarahan tersebut tertutup untuk media.
TERPOPULER
