Presiden Joko Widodo ikut bicara langkah Bareksrim Polri mulai menyidik Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Kedua pimpinan KPK disidik dalam kasus dugaan membuat surat palsu atau penyalahgunaan wewenang yang merupakan laporan pengacara Setya Novanto, Sandy Kurniawan.
Jokowi tak ingin hubungan KPK dan Polri rusak lagi. Dia perintahkan polisi menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK jika tak berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menanggapi sikap Presiden, anggota Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi menangkap ada kekhawatiran.
"Tidak menghendaki delegitimasi oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya seperti KPK misalnya, sekarang jika dilanjutkan mungkin saja Presiden mengkhawatirkan KPK terlegitimasi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasional Demokrat, Jumat (9/11/2017).
Tapi menurut Taufiq mestinya KPK tidak mendelegitimasi lembaga lain dengan melibatkan Presiden untuk mengintervensi masalah yang dihadapi.
"Jadi sekarang ini lembaga ini tidak tahu diri. Kalau berkenaan dengan dirinya, dia mengundang Presiden. Tapi kalau berkenan dengan orang lain, dia menghadang Presiden," ujar Taufiq.
"Ini kalau berkenaan dengan dirinya meminta presiden mengintervensi. Tapi kalau dengan orang lain, dia menghadang presiden untuk masuk," Taufiq menambahkan.
Saat ini, kata Taufiq, KPK mendelegitimasi DPR dan seolah-olah apa yang dilakukan DPR salah. KPK, menurut Taufik, merasa paling benar.
"Sekarang dia delegitimasi DPR dan melakukan kesewenang-wenangan seakan-akan dia benar. Semua yang dilakukan seakan menghancurkan lembaga pemegak hukumnya, MA dan Kejaksaan dan sebagainya," kata Taufiq.
Jokowi menekankan hubungan KPK dan Polri baik-baik saja. Tetapi, Jokowi juga mewanti-wanti kepolisian.
"Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
Jokowi tak ingin hubungan KPK dan Polri rusak lagi. Dia perintahkan polisi menghentikan penyidikan terhadap pimpinan KPK jika tak berdasarkan fakta dan bukti hukum.
Menanggapi sikap Presiden, anggota Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terhadap KPK Taufiqulhadi menangkap ada kekhawatiran.
"Tidak menghendaki delegitimasi oleh satu lembaga ke lembaga lainnya. Ya seperti KPK misalnya, sekarang jika dilanjutkan mungkin saja Presiden mengkhawatirkan KPK terlegitimasi," kata anggota Komisi III DPR Fraksi Nasional Demokrat, Jumat (9/11/2017).
Tapi menurut Taufiq mestinya KPK tidak mendelegitimasi lembaga lain dengan melibatkan Presiden untuk mengintervensi masalah yang dihadapi.
"Jadi sekarang ini lembaga ini tidak tahu diri. Kalau berkenaan dengan dirinya, dia mengundang Presiden. Tapi kalau berkenan dengan orang lain, dia menghadang Presiden," ujar Taufiq.
"Ini kalau berkenaan dengan dirinya meminta presiden mengintervensi. Tapi kalau dengan orang lain, dia menghadang presiden untuk masuk," Taufiq menambahkan.
Saat ini, kata Taufiq, KPK mendelegitimasi DPR dan seolah-olah apa yang dilakukan DPR salah. KPK, menurut Taufik, merasa paling benar.
"Sekarang dia delegitimasi DPR dan melakukan kesewenang-wenangan seakan-akan dia benar. Semua yang dilakukan seakan menghancurkan lembaga pemegak hukumnya, MA dan Kejaksaan dan sebagainya," kata Taufiq.
Jokowi menekankan hubungan KPK dan Polri baik-baik saja. Tetapi, Jokowi juga mewanti-wanti kepolisian.
"Jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. (Kalau tidak ada bukti) saya sudah minta dihentikan,” ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (10/11/2017).
