Suara.com - Partai Golkar akan segera menanggapi kondisi saat ini yang menimpa partainya. Di mana Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menghilang saat ingin dijemput paksa oleh KPK, Rabu (15/11/2017), malam. Novanto dijemput paksa karena mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.
"Tidak menutup kemungkinan Golkar ada rapat utk menyikapi apa yg terjadi tadi malam. Tapi kami percaya bahwa ini berproses hukum secara ikuti aturan. Dan kami percaya pak novanto juga pasti akan mengikuti aturan hukum yg berlaku," kata Anggota Dewan Pakar Mahyudin di DPR, Jakarta, Kamis (16/11/2017).
"Pasti nanti DPP akan berpikir akan melakukan rapat-rapat untuk mengambil langkah sikap. Itu nanti diserahkan ke mekanisme organisasi," tambahnya.
Partai Golkar, kata Mahyudin, menyerahkan seluruh proses hukum kepada Novanto. Novanto sendiri sudah memiliki kuasa hukum untuk membantunya menangani perkara ini.
"Tapi saya kira kalau diminta, maka Golkar akan menyiapkan bantuan hukum," ujarnya.
Yang pasti, kata Mahyudin, dengan adanya peristiwa ini membuat seluruh kader sedih. Dia juga tidak membantah ketika disebutkan elektabilitas Partai berlambang beringin ini akan turun pasca peristiwa tersebut.
"Semua keder sedih. Berharap ini cepat selesai. Karena kami juga menganut asas praduga tak bersalah. Dan saya yakin ketum kami tidak bersalah. Tapi KPK kan menjalankan tugasnya secara profesional. Yang mana nanti kita adu saja di pengadilan siapa yang salah," ujar Wakil Ketua MPR ini.
