Politikus Golkar yang kini menjabat Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto belakangan digadang-gadang untuk menjadi ketua umum Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Setelah semalam Novanto ditahan KPK, Airlangga, siang ini, terlihat menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Usai menghadap Jokowi, Airlangga mengatakan perlu ada pergantian pemimpin partai berlambang pohon beringin. Kasus yang menjerat Novanto, katanya, memperburuk citra partai.
"Tentunya harus ada langkah untuk menyelamatkan partai," kata Airlangga.
Langkah konkrit untuk menyelamatkan Golkar, katanya, tentu akan dibahas dewan pimpinan daerah sebagai pemilik suara untuk menentukan siapa ketua umum.
"Langkahnya tentu akan dibahas oleh daerah. Kita tunggu undangan (rapat) pleno," ujar dia.
Airlangga mengungkapkan sejak Novanto terserat kasus, desakan untuk mengganti Novanto menguat.
"Kalau anggota kan selalu, atau saya selaku pengurus DPP selalu berkomunikasi," kata dia.
Lebih jauh ketika ditanya apakah tujuannya menghadap Jokowi terkait dengan kondisi Golkar setelah Novanto ditahan KPK, AIrlangga menyanggah.
Partai Golkar akan rapat pleno untuk membahas penonaktifan Novanto, Selasa (21/11/2017).
"Besok ada pleno kan, pertama dipleno itu menonaktifkan ketum. Kemudian setelah itu tahapan berikut membicarakan tentang siapa akan menjabat sebagai pelaksana tugas untuk mengantar kepada munas (musyawarah nasional)," kata Yorrys.
Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Golkar, kalau ketua umum berhalangan tugas, maka ketua harian yang akan menggantikannya.
"Itu mekanisme formal, jadi tidak usah dibicarakan lagi. Dan Idrus itu nggak mungkin karena dia sekjen, mana bisa sekjen jadi pelaksana tugas," kata dia.
