Koordinator Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Dolly Kurnia mengatakan ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk percepatan penyelamatan Partai Golkar setelah Setya Novanto ditahan KPK karena kasus korupsi proyek e-KTP.
"Pertama, kami berharap dengan DPD provinsi karena mereka stakeholder, mereka yang menentukan. Bisa munaslub atau tidak," kata Doli di DPP Barisan Muda Kosgoro, Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
DPD yang paling diharapkan Dolly yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dolly berharap dua DPD mendorong penyelamatan Partai Golkar.
"Mudah-mudahan tadi itu bukan sekadar lip service. Mereka setelah ini harus maju terus, tidak mundur, melakukan konsolidasi kepada DPD lainnya," tutur Dolly.
Kedua, melalui KPK yang saat ini menahan Novanto. Menunggu keputusan praperadilan yang dipakai Novanto untuk tidak diberhentikan dari jabatan ketua umum Golkar dan ketua DPR, menurut Dolly, hanyalah alasan untuk melawan hukum.
"Ini juga sebetulnya upaya yang tidak menghormati hukum. Novanto kan masih yakin bahwa ada pihak-pihak tertentu yang masih mendukungnya, entah kekuatan politik atau kekuatan kapital yang bisa merekayasa hukum seperti praperadilan yang pertama," ujar Dolly.
Selain melawan hukum, sikap yang ditunjukkan Novanto akan semakin memperburuk citra Golkar di mata masyarakat.
Itu sebabnya, KPK harus belajar dari pengalaman praperadilan pertama yang memenangkan Novanto. KPK harus lebih cerdik menjerat Novanto sehingga tak kalah di praperadilan yang kedua.
"Salah satu untuk menghambat praperadilan itu ya P21, segera limpahkan ke pengadilan. Hanya itu yang bisa membuat Novanto sedikit dikurangi manuvernya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada manuver lain yang bisa dilakukan oleh Novanto dan kelompoknya," kata Dolly.
"Pertama, kami berharap dengan DPD provinsi karena mereka stakeholder, mereka yang menentukan. Bisa munaslub atau tidak," kata Doli di DPP Barisan Muda Kosgoro, Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2017).
DPD yang paling diharapkan Dolly yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dolly berharap dua DPD mendorong penyelamatan Partai Golkar.
"Mudah-mudahan tadi itu bukan sekadar lip service. Mereka setelah ini harus maju terus, tidak mundur, melakukan konsolidasi kepada DPD lainnya," tutur Dolly.
Kedua, melalui KPK yang saat ini menahan Novanto. Menunggu keputusan praperadilan yang dipakai Novanto untuk tidak diberhentikan dari jabatan ketua umum Golkar dan ketua DPR, menurut Dolly, hanyalah alasan untuk melawan hukum.
"Ini juga sebetulnya upaya yang tidak menghormati hukum. Novanto kan masih yakin bahwa ada pihak-pihak tertentu yang masih mendukungnya, entah kekuatan politik atau kekuatan kapital yang bisa merekayasa hukum seperti praperadilan yang pertama," ujar Dolly.
Selain melawan hukum, sikap yang ditunjukkan Novanto akan semakin memperburuk citra Golkar di mata masyarakat.
Itu sebabnya, KPK harus belajar dari pengalaman praperadilan pertama yang memenangkan Novanto. KPK harus lebih cerdik menjerat Novanto sehingga tak kalah di praperadilan yang kedua.
"Salah satu untuk menghambat praperadilan itu ya P21, segera limpahkan ke pengadilan. Hanya itu yang bisa membuat Novanto sedikit dikurangi manuvernya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada manuver lain yang bisa dilakukan oleh Novanto dan kelompoknya," kata Dolly.
