REGIONAL:
Suara.com - Kasus Proyek e-KTP yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto menjadi polemik dikalangan fraksi di DPR. Novanto kini juga sudah menjalani penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Dave Laksono mengatakan seluruh petinggi Golkar sudah melakukan rapat internal partai membahas persoalan yang menimpa Setya Novanto tersebut.
"Masalah perkara Pak Setya Novanto ini kami DPP Golkar sudah melakukan rapat berapa hari yang lalu. Itu mungkin rapat terpanjang rapat pleno berapa tahun terakhir ini karena rapat itu dimulai dari siang hari pukul 14.00 WIB berakhir sampai dengan pukul 10.00 malam," kata Dave dalam diskusi 'Siapa Pantas Mengisi Kursi Ketua DPR' di Jalan Daksa I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).
"Kenapa rapat itu begitu panjang karena persoalan yang dihadapkan ini bagaimana menentukan nasib pemimpin kami Pak Setya Novanto. Pak Novanto itu bagaimanapun memiliki jasa, walaupun masa jabatannya ini baru kurang dari 2 tahun ini sudah membuat sejarah dan sumbangsih yang besar kepada Partai Golkar," Dave menambahkan.
Menurut Dave, hasil rapat petinggi Golkar masih mempertahankan Setya Novanto. Itu pun hanya sampai menunggu keputusan gugatan praperadilan 30 November 2017.
"Kami sudah putuskan dalam rapat pleno tersebut bila praperadilan itu ditolak. Nanti otomatis akan diberhentikan (Setya Novanto). Jika tidak mengundurkan diri, jadi dia akan diberhentikan oleh DPP Golkar dan di situ kami akan menentukan untuk membuat munas menentukan ketua umum dan juga menentukan siapa yang akan menggantikan posisi beliau di DPR dan ketua umum," ujar Dave.
Dave berharap, Setya Novanto jangan sampai diberhentikan oleh DPP Golkar. Lebih baik Setya dengan sikap negarawannya untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai ketua Umum Golkar.
"Saya pribadi berharap jangan sampai (diberhentikan) Sekarang tergantung sikap negarawan Pak Setya. Kami yakini bahwa Pak Novanto itu mempunyai jiwa negarawan yang besar dan tahu apa yang diperbuat bukan hanya untuk kepentingan elite atau kepentingan pribadinya tapi kepentingan masyarakat Indonesia keseluruhan," kata Dave.
TERPOPULER
