Suara.com - Ketua RW 04 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, Abdurahman Yusuf meminta imbalan ke Pemerintah DKI Jakarta atas kerjanya mempimpin warga di beberapa RT. Dia meminta duit operasional yang dijatahkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan bisa dipakai untuk kepentingan pribadi.
Ia tidak setuju jika duit tersebut hanya boleh digunakan untuk keperluan masyarakat.
"Pertanyaan saya, kalau seandianya ketua RT dan RW tidak boleh menyentuh uang itu, terus apa penghargaan bapak-bapak (pejabat DKI) kepada RT dan RW yang setiap hari bekarja di masyarakat?" ujar Yusuf dalam acara kunjungan kerja gubernur di Gedung Pertemuan Pertamina, Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017) kemarin.
Yusuf akan mengajak RT dan RW se-Jakarta juga untuk protes. Caranya dengan menyerahkan stempel RT dan RW ke Pemerintah DKI Jakarta.
"Saya akan mengajak seluruh ketua RT dan RW untuk menyerahkan stempel ke gubernur untuk mengurusi masyarakatnya sendiri," kata dia.
"Jangan uang itu hanya kembali pada pelayanan masyarakat dan sebaginya. Terus RT RW harus kerja rodi kembali ke zaman Belanda dan Jepang? Tolong diperhatikan Pak," kata Yusuf menambahkan.
Secara terpisah Wakil Ketua DPRD Jakarta Mohamad Taufik mengatakan bentuk apresiasi pemerintah Jakarta ke Ketua RT dan RW adalah menaikan dana operasional mulai tahun depan.
Untuk RT mulai tahun depan akan mendapat biaya operasional Rp2 juta perbulan, sedangkan Ketua RW Rp2,5 juta.
"Itu kan uang operasional apresiasinya. Kalau dia pribadi diberikan lain lagi masalahnya. Ini kan subsidi operasional saya kira sudah benar," kata Taufik di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Baca Juga: Ini Pesan Anies Baswedan di Hari Guru Nasional 2017
"Kalau (RT dan RW) digaji nanti konsekwensinya apa? ada absen dan apa kan nggak mau juga mereka," tambah Taufik.
