Menteri PUPR: Dharma Wanita Harus Jauhkan Keluarga dari Korupsi

Fabiola Febrinastri

Jum'at, 08 Desember 2017 | 09:32 WIB
Menteri PUPR: Dharma Wanita Harus Jauhkan Keluarga dari Korupsi
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono memotong tumpeng sebagai simbol peringatan HUT DWP ke-18, di Gedung Auditorium, Kementerian PUPR, Jakarta (7/12/2017). (Sumber: Kementerian PUPR)

Suara.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, para istri pegawai Kementerian PUPR yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan (DWP) berperan besar dalam mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR.

“Keberhasilan melaksanakan tugas pasti karena didukung penuh oleh istri/ibu. Untuk itu, saya berpesan kepada para ibu DWP untuk menjauhkan keluarga dari 2 hal, yakni narkoba dan korupsi. Narkoba tidak pandang bulu. Peran ibu-ibu sangat besar dalam menjauhkan anggota keluarga, baik suami maupun anak tidak terkena jerat narkoba yang akan membuat keluarga hancur,” kata Basuki, dalam sambutannya dalam "Peluncuran Buku dan Dialog PUPR",  yang diselenggarakan dalam rangka HUT DWP ke-18, di Gedung Auditorium, Kementerian PUPR, Jakarta (7/12/2017).

Kementerian PUPR telah melaksanakan beberapa kali tes narkoba kepada pegawai, baik yang berada di pusat maupun daerah di semua tingkatan jabatan.  

Pesan kedua, menjauhkan keluarga dari tindak pidana korupsi, mengingat anggaran yang diamanahkan kepada Kementerian PUPR sangat besar dan harus dipertanggungjawabkan. Godaan untuk melakukan prilaku koruptif bisa datang dari mana saja, terutama pegawai yang menjabat Kepala Satuan Kerja (Satker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

Menteri Basuki juga mendorong DWP menjadi bagian dari kampanye KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) saat ini, yakni gerakan Perempuan Anti Korupsi.

“Salah kunci untuk terhindar dari prilaku koruptif adalah menerapkan pola hidup sederhana,” tegasnya.

Terkait 2018 sebagai tahun politik, Basuki berpesan kepada para ibu DWP, untuk mengingatkan suaminya agar tidak berpolitik praktis dan senantiasa fokus bekerja saja.

Usai pembukaan, Kementerian PUPR meluncurkan buku berjudul Rekam Jejak Dharma Wanita Persatuan Kementerian PUPR, yang ditandai dengan penyerahan buku secara simbolis oleh penasihat DWP, Ibu Kartika Basuki kepada Menteri PUPR dan para pejabat tinggi madya yang hadir. Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol peringatan HUT DWP ke-18.

Pada kesempatan itu juga diluncurkan perangko seri jembatan, yakni gambar Jembatan Merah Putih di Ambon, Jembatan Soekarno di Manado, dan Jembatan Tayan di Sanggau. Acara dilanjutkan dengan dialog PUPR, yang mengangkat topik "Bakti PUPR Membangun Daya Saing Bangsa", dengan narasumber Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah Tahun 2000-2001, Erna Witoelar dan Sekjen Kementerian PUPR, Anita Firmanti.  



Erna Witoelar menceritakan pengalamannya saat menjabat menteri, yang menurutnya, ia pernah didemo oleh Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan saat ini)  saat membangun infrastruktur di daerah permukiman nelayan di Jawa Barat bagian selatan. Ia mengatakan, perspektif perempuan dalam pembangunan infrastruktur sangat diperlukan, karena infrastruktur yang dibangun tidak hanya untuk laki-laki, tapi untuk satu keluarga.

Sementara, Anita Firmanti menyampaikan, pembangunan infrastruktur terus didorong, dimana manfaatnya juga mengakomodir kebutuhan laki-laki dan perempuan, serta kaum difabel.

Kesetaraan gender juga diterapkan dalam pemilihan pegawai yang akan mengisi jabatan melalui assesment center Badan Pengembangan SDM, sehingga seseorang menduduki jabatan semata berdasarkan kemampuan, bukan gender. Saat ini, Kementerian PUPR memiliki 4 perempuan yang menempati jabatan tinggi madya, yakni Sekjen, Anita Firmanti, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Lana Winayanti, Kepala BPSDM, Lolly Martina Martief, dan Staf Ahli Menteri PUPR, Baby Setiawati Dipokusumo. 

Peringatan ulang tahun DWP tahun ini mengangkat tema "Pengembangan Kualitas Istri ASN Menuju Ketahanan Keluarga", yang bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi pengurus DWP dari seluruh balai di lingkungan Kementerian PUPR.

HUT DWP ke-18 yang menjadi rangkaian peringatan Hari Bakti PU ke- 72, yang juga diisi dengan kegiatan sosial, diantaranya penanaman pohon secara serentak di 35 kota, dari Aceh hingga Jayapura pada 28 November 2017, bersamaan dengan Hari Menanam Pohon dan bazar sembako. Kemudian dalam rangka mendukung program bulan peduli kanker, dilakukan sosialisasi deteksi dini kanker serviks dan payudara, yang diikuti lebih dari 5.000 peserta dan pemeriksaan pap smear yang diikuti 2.866 partisipan di balai-balai Kementerian PUPR di daerah.

Turut hadir dalam acara tersebut, Ibu Akbar Tanjung, Ibu Radinal Mochtar, Ibu Rahmadi BS, Ibu Rozik B. Soetjipto, Ibu Djan Faridz, Ibu M. Yusuf Asyári, dan Ibu Djoko Kirmanto.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Menteri PUPR: Kepemilikan Aset Jalan Tol Tetap Milik Pemerintah

Menteri PUPR: Kepemilikan Aset Jalan Tol Tetap Milik Pemerintah

Bisnis | Kamis, 07 Desember 2017 | 10:32 WIB

Terkini

Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan

Internal Golkar Wonosobo Bergolak, Mahkamah Partai Diminta Turun Tangan

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:44 WIB

Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji

Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:31 WIB

Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset

Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:24 WIB

John Herdman Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Sedang Terluka Jelang Melawan Singapura

John Herdman Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Sedang Terluka Jelang Melawan Singapura

Bola | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:15 WIB

Pemerintah Dorong Produk Indonesia Masuk Rantai Pasok Haji Arab Saudi

Pemerintah Dorong Produk Indonesia Masuk Rantai Pasok Haji Arab Saudi

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:12 WIB

Catut Nama Prabowo, Istana Bantah Makalah Nobel Soal Program MBG

Catut Nama Prabowo, Istana Bantah Makalah Nobel Soal Program MBG

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:11 WIB

Lulur Keraton Kembali Jadi Sorotan, Warisan Kecantikan Nusantara yang Tetap Relevan hingga Kini

Lulur Keraton Kembali Jadi Sorotan, Warisan Kecantikan Nusantara yang Tetap Relevan hingga Kini

Lifestyle | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:09 WIB

Calon Hakim Agung Usul RUU Perampasan Diganti Jadi Pemulihan Aset, Menkum Tunggu Langkah DPR

Calon Hakim Agung Usul RUU Perampasan Diganti Jadi Pemulihan Aset, Menkum Tunggu Langkah DPR

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 22:01 WIB

Dinilai Keliru, Mahasiswa Layangkan Nota Keberatan atas Inpres Koperasi Merah Putih

Dinilai Keliru, Mahasiswa Layangkan Nota Keberatan atas Inpres Koperasi Merah Putih

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 21:43 WIB

Kopdes Merah Putih Berpotensi Jadi 'Hambalang Kecil', Masa Depan Desa Digadaikan

Kopdes Merah Putih Berpotensi Jadi 'Hambalang Kecil', Masa Depan Desa Digadaikan

News | Kamis, 06 Agustus 2026 | 21:36 WIB

×