Suara.com - Menjelang Pilkada 2018, sejumlah Jenderal baik TNI maupun Polri dikabarkan akan 'turun gunung' menjadi kontestan pesta demokrasi level provinsi, kabupaten dan kota. Bahkan, di antara mereka sudah ada yang mendapat dukungan dari partai politik.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai fenomena ini bukan kali pertama terjadi.
Ia mengungkapkan, sebelumnya sudah banyak pejabat TNI maupun Polri yang menjadi kontestan pilkada.
"Hampir setiap pilkada atau pemilu (ada jenderal) selalu turun (jadi kontestan). Bahkan sudah ada mendirikan partai, sudah menjadi fungsionaris partai," kata Zuhro kepada Suara.com, Rabu (27/12/2017).
Mereka yang tergiur menjadi kepala daerah bukan saja Jenderal yang sudah purnawirawan, tapi juga perwira masih aktif sehingga rela mengudurkan diri dari kesatuannya, baik TNI maupun Polri.
Menurut Zuhro, biar bagaimanapun, politik selalu dianggap sebagai lahan yang menarik oleh siapa saja, karena penuh kuasa. Karenanya, Wajar kalau sekelas jenderal pun memiliki hasrat yang sama untuk berkuasa.
"Jadi politik ini dianggap sebagai ranah yang strategis, seksi dan tentu menarik. Jadi ini fenomena yang alami saja kalau dalam hal ini baik TNI maupun Polisi tertarik," Zuhro menambahkan.
Untuk diketahui, sejumlah jenderal aktif yang ingin berlaga dalam kontestasi politik daerah itu antara lain adalah Kepala Korps Brimob Polri Inspektur Jenderal Murad Ismail di Pilkada Provinsi Maluku. Murad telah resmi mendapatkan dukungan dari PDIP.
Kapolda Kalimantan Timur Irjen Safaruddin juga mengatakan ingin maju sebagai calon gubernur di daerah yang sama.
Sementara Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen Anton Charliyan mau maju sebagai peserta Pilkada Jawa Barat.
Sedangkan Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw yang akan maju dalam Pilkada Papua.
Tak hanya itu, Panglima Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Edy Rahmayadi juga mau ikut Pilkada Sumut.
TERPOPULER
