Suara.com - Sebanyak Tujuh orang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mendapat hukuman sanksi pemberhentian sementara (skorsing) karena dinilai tidak disiplin menjalan tugas.
Ketujuh Satpol PP itu terdiri dari lelaki dan perempuan berstatus tenaga kontrak.
"Selama menjalani pemberhentian sementara gaji ke tujuh anggota Satpol PP tersebut tidak diamprah (dibayarkan)," kata Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Utara, Aprin S Dahan di Muara Teweh, Minggu (7/1/2018).
Sanksi skorsing ini sebagai efek jera dan pelajaran, agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini juga agar menjadi perhatian dan pelajaran bagi anggota lainnya, supaya disiplin menjalankan tugas.
Tujuh orang yang diberikan sanksi skorsing dan gajinya tidak dibayarkan ini, karena ada yang setelah dihitung absennya selama satu tahun atau tahun 2017, ternyata banyak tidak masuk bekerja.
"Ada juga yang tanpa izin pimpinan tidak masuk bekerja dengan alasan pulang kampung, kemudian ketika sudah saatnya kembali masuk bekerja pascacuti bersama yang bersangkutan menambah lagi waktu libur," kata dia.
Aprin mengatakan bahwa pemberian saksi skorsing terhadap anggota Satpol PP ini terbagi atas dua, yakni dinilai dari tingkat kesalahan dimana dua orang mendapat hukuman skorsing selama tiga bulan dan lima orang lainnya diskorsing satu bulan.
"Terhadap tujuh orang anggota yang mendapat sanksi ini nantinya apabila sanksi masa skorsing sudah habis, kita minta agar membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi, dan apabila tetap mengulangi dikemudian hari maka kita tidak akan segan-segan melakukan pemutusan kontrak kerja," tegas Aprin.
Tujuh tenaga kontrak anggota Satpol PP Barito Utara tersebut merupakan hasil rekrutmen personil baru tahun 2015 lalu sebanyak 50 orang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 15 orang perempuan. (Antara)
TERPOPULER
