Suara.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membahas potensi kerawanan gangguan keamanan dalam Pilkada serentak 2018.
Kepolisian memetakan potensi tingkat kerawanan daerah yang menyelenggarakan Pilkada, mengingat pasangan calon kepala daerah telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum.
"Kami sudah bisa melihat potensi potensi kerawanan, diantaranya misalnya dari latar belakang partai pendukung kami bisa lihat daerah mana yang rawan. Kedua, latar belakang paslon, apakah mungkin isu-isu yang sensitif akan keluar di sana," kata Tito usai audiensi di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2018).
Menurut dia, jika selama proses Pilkada khususnya di masa kampanye tidak ada isu-isu yang provokatif dan negatif dinamika politik pemilihan kepala daerah akan berjalan aman dan lancar. Namun pihaknya juga melihat potensi gangguan keamanan yang muncul karena isu-isu sensitif.
"Kalau kami lihat partai-partai itu crosing, partai pendukung pemerintah, partai oposisi, banyak sekali calon-calonnya yang crossing. Dari sudut pandang polisi itu menguntungkan dari segi keamanan," ujar dia.
Sebab, lanjut dia, partai politik yang mengusung dan mendukung pasangan calon kepala daerah sangat menentukan dinamika politik di Pilkada serentak nanti.
Artinya bila partai pendukung pemerintah berkoalisi dengan partai oposisi dalam mengusung pasangan calon di suatu daerah, maka Pilkada di daerah itu cenderung lebih aman.
"Kalau terjadi crossing, terjadi aliansi antara partai pendukung pemerintah dengan partai oposisi, maka mereka bersinergi, daerah itu aman. Tapi kalau seandainya (partai) oposisi mencalonkan sendiri, pro pemerintah juga mencalonkan sendiri, maka bagi Polri perlu waspada di situ," kata dia.
Ke depan, kata Tito, pihaknya akan lebih intens rapat dan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menghadapi Pilkada Serentak. Khususnya setelah penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU nanti.
TERPOPULER
