Suara.com - Menteri Sosial Idrus Marham yang baru saja dilantik dinilai perlu melepas jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Sebab Joko Widodo ingin tak ada menteri kabinet kerja yang rangkap jabatan dengan Partai Politik.
"Kan butuh waktulah. Pak Jusuf Kalla sendiri sudah mengatakan tentu pada saatnya Pak Sekjen pasti akan meninggalkan posisi jabatannya di Golkar. Jangan semuanya seperti sehari semalam gitu," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno di DPR, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Begitu pula dengan posisi Menteri Perindustrian yang hingga saat ini masih dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
"Itu juga butuh waktu (Airlangga). Berikan kesempatan untuk presiden menimbang-nimbang," ujar Hendrawan.
Hendrawan berharap akan ada lagi reshufle kabinet berikutnya guna menata struktur dengan baik, agar menghasilkan pemerintahan yang efektif dan juga menciptakan soliditas antar partai pendukung pemerintah.
Hendrawan menilai rangkap jabatan Ketua Umum partai dengan jabatan Menteri seperti yang terjadi pada Airlangga memberikan dampak positif. Khususnya pada realisasi kebijakan pemerintah, dimana tak ada lagi perdebatan panjang antar partai.
Namun, itu juga dapat berdampak buruk apabila pejabat tersebut tidak bisa membagi waktu dengan baik.
"Sebenarnya ini pro kontra. Ada sisi yang menguntungkan dalam pengertian desiminasi kebijakan bisa dilakukan lebih cepat, tetapi juga persoalan pembagian waktu, konsentrasi," kata Hendrawan.
Baca Juga: Idrus Marham Jadi Mensos, Jokowi: Biar Khofifah Fokus Pilkada
