Pro Kontra Pidato Kapolri Soal Jasa Ormas untuk Negeri Ini

Siswanto, Dian Rosmala

Rabu, 31 Januari 2018 | 16:35 WIB
Pro Kontra Pidato Kapolri Soal Jasa Ormas untuk Negeri Ini
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan Junimart Girsang [suara.com/Meg Phillips]

Suara.com - Isi pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian diprotes Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Tengku Zulkarnain. Zulkarnain kecewa karena Tito dinilai tak menganggap perjuangan organisasi keagamaan di luar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pada zaman pergerakan.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang tak mau terlibat dalam polemik. Menurut Junimart, Tito tentunya sudah menimbang-nimbang sebelum pidato.

"Tentu kapolri punya pandangan lain dan tentu beliau dengan berbicara itu sudah mendapat masukan dan kajian dari lingkungan beliau," kata Junimart di DPR, Jakarta, Rabu (31/1/2018).

Menurut Junimart, Tito seorang yang cerdas dan tidak pernah asal bicara di muka umum.

"Dia punya perhitungannya dalam membuat statement itu. Yang saya pahami dari beliau, saya yakin dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan," tutur Junimart.

Junimart menduga ormas yang dimaksud Tito tidak berjasa atas kemerdekaan bangsa ini adalah ormas yang tak pernah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau ilegal.

"Jadi jangan diputus. Konfirmasi ke beliau maksudnya apa. Yang saya pahami beliau pasti bertujuan untuk membuat kondusif situasi," kata Junimart.

Junimart menilai pesan Tito sebenarnya peringatan terhadap ormas-ormas ilegal agar jangan membuat gaduh situasi dalam negeri.

"Ini kan Kapolri yang tegas. Caranya cerdas. Itu yang saya tangkap dari beliau," kata Junimart.

Setelah menuai polemik, Tito berencana mengumpulkan ormas untuk menjelaskan maksud pidato. Junimart setuju itu.

"Datang ke ormas-ormas itu sangat penting. Supaya tidak justru terjadi salah paham. 'Maksud saya begini loh, bukan begitu'. Justru itulah yang kita mau jaga kondusifitas. Dia langsung turun kepada ormas-ormas untuk memberikan penjelasan. Agar tidak diputarbalikkan oleh provokator," kata Junimart.

Lain Junimart lain Daeng Muhammad. Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN tak sepakat dengan pernyataan kapolri.

"Pak Kapolri tentu harus arif dalam berpendapat, berargumen, apalagi di hadapan publik," kata Daeng di DPR.

Menurut Daeng pernyataan Tito bisa memicu perpecahan di tengah masyarakat.

"Ini seperti politik belah bambu buat saya. Perilaku seperti ini tidak boleh dilakukan orang sekelas Kapolri," ujar Daeng.

Daeng mengatakan tidak ada yang menyangkal bahwa Muhammadiyah bersama NU menjadi bagian dari kemerdekaan Indonesia. Tapi bukan berarti tidak ada ormas lain yang ikut berkontribusi.

"Banyak ormas lain juga waktu itu dan Kapolri harus belajar sejarah, bukan hanya dua ormas itu, ada ormas yang lain. Janganlah ormas ummat islam dipecah-pecah oleh pola seperti ini," tutur Daeng.

"Saya tidak setuju dengan pendapat Kapolri. Saya mengkritik pidato Kapolri. Di depan dua ormas itu, NU dan Muhammadiyah, ada Al Irsad, Persis, ada gerakan-gerakan Islam lain juga yang berperan dalam bagaimana memerdekakan republik ini," Daeng menambahkan.

Pidato Tito ditujukan kepada kapolda hingga kapolsek agar mereka membantu NU dan Muhammadiyah sebagai organisasi yang berjasa atas pendirian bangsa. Peristiwa itu terjadi pada 2016, ketika kapolri menandatangani nota kesepahaman bersama NU.

Tapi, kontennya baru diprotes beberapa hari terakhir.

Berikut penggalan isi pidato Tito:

Perintah saya melalui video conference minggu lalu, 2 minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.

Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.

Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.

Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.

Tapi yang konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan. Kami berharap hubungan NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya.

Boleh beda-beda pendapat, tapi sekali lagi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.

Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Siria, Irak, Libia, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro-Pancasila.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Percepat Pembangunan Huntap, Kasatgas Tito Dukung Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB

Percepat Pembangunan Huntap, Kasatgas Tito Dukung Penggunaan Dana Siap Pakai BNPB

News | Kamis, 02 Juli 2026 | 16:22 WIB

Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak El Nino

Mendagri Minta Kepala Daerah Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Dampak El Nino

News | Senin, 29 Juni 2026 | 17:10 WIB

Tepis Isu 2 Desa Lepas ke Malaysia, Tito: RI Justru Untung Wilayah hingga 5.700 Hektare!

Tepis Isu 2 Desa Lepas ke Malaysia, Tito: RI Justru Untung Wilayah hingga 5.700 Hektare!

News | Senin, 29 Juni 2026 | 15:56 WIB

Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

Penandaan APBD 2027: Langkah Strategis Kemendagri Perkuat Ketahanan Pangan Nasional

News | Sabtu, 27 Juni 2026 | 09:47 WIB

Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah

Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah

Bisnis | Selasa, 23 Juni 2026 | 10:18 WIB

Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah

Tandatangani SKB dengan Menteri PKP, Mendagri Dukung Percepatan Pembangunan 3 Juta Rumah

News | Jum'at, 19 Juni 2026 | 20:31 WIB

Kabar Baik! 97 Persen Huntara Rampung, Pengungsi di Aceh-Sumbar Tak Lagi Tinggal di Tenda

Kabar Baik! 97 Persen Huntara Rampung, Pengungsi di Aceh-Sumbar Tak Lagi Tinggal di Tenda

News | Kamis, 18 Juni 2026 | 15:04 WIB

Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD

Cek Langsung Penerima BSPS di Jakbar, Mendagri Dorong Pemda Perluas Dukungan Bedah Rumah lewat APBD

News | Senin, 15 Juni 2026 | 21:07 WIB

Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Salurkan Pembiayaan Rp340 Miliar untuk 867 Debitur

Dukung Program 3 Juta Rumah, BRI Salurkan Pembiayaan Rp340 Miliar untuk 867 Debitur

Bisnis | Senin, 15 Juni 2026 | 20:02 WIB

Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026

Mendagri Teken SEB dengan Kepala BPS, Minta Pemda Dukung Sensus Ekonomi 2026

News | Senin, 15 Juni 2026 | 14:34 WIB

Terkini

Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?

Anak Disabilitas Psikososial Alami Hambatan di Sekolah, Apa yang Salah?

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 17:29 WIB

Dugaan Intimidasi Dokter Icha Dilakukan 3-4 Orang, Hasil Investigasi Diserahkan ke Polisi

Dugaan Intimidasi Dokter Icha Dilakukan 3-4 Orang, Hasil Investigasi Diserahkan ke Polisi

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 17:20 WIB

Kemenkes Soroti Lemahnya Sistem Perlindungan Nakes usai Dugaan Intimidasi dr. Icha

Kemenkes Soroti Lemahnya Sistem Perlindungan Nakes usai Dugaan Intimidasi dr. Icha

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 17:12 WIB

Tarif Transjakarta Diusul Rp 5.000, Transjabodetabek Rp 10.000

Tarif Transjakarta Diusul Rp 5.000, Transjabodetabek Rp 10.000

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 17:10 WIB

Bukan yang Pertama! Polisi Duga Ada Korban Penyekapan Lain di Percetakan Senen

Bukan yang Pertama! Polisi Duga Ada Korban Penyekapan Lain di Percetakan Senen

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:56 WIB

Dicap 'Lembek' Kritik Pemerintah, Said Didu: Saya Bukan Terwo!

Dicap 'Lembek' Kritik Pemerintah, Said Didu: Saya Bukan Terwo!

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:41 WIB

Usai Minta Maaf, Om Zein Diminta Komnas Perempuan Perbaiki Cara Pandang soal Perempuan

Usai Minta Maaf, Om Zein Diminta Komnas Perempuan Perbaiki Cara Pandang soal Perempuan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:40 WIB

Dulu Kontraktor Kini 'Gelandangan', Kisah Jafar Ali Setahun Bertahan di Trotoar Depan UNHCR

Dulu Kontraktor Kini 'Gelandangan', Kisah Jafar Ali Setahun Bertahan di Trotoar Depan UNHCR

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:32 WIB

Menhut Raja Juli Soal Pertemuan dengan Bupati Kuansing: Amplop Dikembalikan, Tak Ada Pelepasan Hutan

Menhut Raja Juli Soal Pertemuan dengan Bupati Kuansing: Amplop Dikembalikan, Tak Ada Pelepasan Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:30 WIB

Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua, DPR Minta Diusut Transparan

Ibu Hamil Tewas Tertembak di Papua, DPR Minta Diusut Transparan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 16:24 WIB

×