Suara.com - Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PAN Ali Taher mengingatakan sebaiknya Polri tidak masuk pada ranah-ranah politik dan fokus pada penegakan hukum.
Pernyataan Ali Taher menyusul video Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang sedang viral. Dalam video itu Tito menyatakan bahwa ormas yang berjasa pada kemerdekaan bangsa cuma Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
"Kalau saya melihat itu, sebaiknya pihak penegak hukum menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum saja jangan masuk ke wilayah politik," kata Ali di DPR, Jakarta, Rabu (31/1/ 2018).
Dengan demikian, kata Ali, Indonesia sebagai negara hukum bisa tercapai dengan makna yang sesungguhnya. Ali menjelaskan, ada empat alasan kenapa konstitusi diamandemen, khsusunya pada Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum.
"Satu, menempatkan supremasi hukum di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedua, menegakkan Hak Asasi Manusia, ketiga, peradilan yang bebas, keempat adanya pembagian kekuasaan," tutur Ali.
Menurut Ali, pernyataan Tito terkait ormas Islam yang berjasa terhadap kemerdekaan salah fatal. Sebab, bukan hanya Muhammadiyah dan NU yang terlibat dalam perjuangan kala itu.
"Disamping NU dan Muhammadiyah itu kan ada Al Irsyad, Al Wasliyah, ada Persis. Kalau urutannya itu kan Budi Utomo 1908, Serikat Islam 1911, Muhammadiyah 1912, Said Na'um 1914, Al Irsyad 1918, Persis 1923, NU 1926, Al Walsiyah 1930, kemudian Mad Lau Anwar pada tahun itu," tutur Ali.
Semua ormas Islam itu terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Ia mengatakan, seperti apapun bentuk kontribusi semua ormas di luar NU dan Muhammadiyah, tetap harus dihormati.
"Maka itulah jiwa dari pembukaan UUD 1945 alinea ke dua, yang mengatakan bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kata perjuangan dan pergerakan itu melekat di institusi itu yang tadi saya sebutkan," kata Ali.
"Jadi bukan cuma Muhammadiyah dan NU tetapi seluruh komponen bangsa itu menjadi bagian terpenting dalam proses pembangunan bangsa. Oleh karena itu, saya kebetulan dosen jadi saya memahami betul sejarah itu maka jangan dipilah-pilah," Ali menambahkan.
Video pidato Tito yang mengatakan bahwa ia memerintahkan kepada Kapolda hingga Kapolsek, supaya membantu NU dan Muhammadiyah karena dinilai berjasa atas pendirian bangsa, tersebar di media sosial. Video tersebut diketahui direkam pada tahun 2016 lalu, saat Kapolri menandatangani nota kesepahaman bersama NU.
Berikut penggalan isi pidato Tito:
Perintah saya melalui video conference minggu lalu, 2 minggu lalu saat Rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal.
Semua Kapolda saya wajibkan membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat provinsi. Semua kapolres wajib untuk membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten-kota.
Para kapolsek wajib, di tingkat kecamatan, bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain.
Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka bukan pendiri negara, mau merontokan negara malah iya.
Tapi yang konsisten dari awal sampai hari ini itu adalah NU dan Muhammadiyah. Termasuk hubungan. Kami berharap hubungan NU dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak satu sama lainnya.
Boleh beda-beda pendapat, tapi sekali lagi kalau sudah bicara NKRI, mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini.
Selagi NU dan Muhammadiyah itu menjadi panutan semua umat Islam Indonesia, kita yakin negara kita tidak akan pecah seperti Siria, Irak, Libia, Mesir, tidak akan bergolak. Karena dua tiang ini jelas, ideologinya jelas, sangat pro-Pancasila.
TERPOPULER
