REGIONAL:
Suara.com - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak masalah saat disinggung soal penyarungan pohon di Purwakarta oleh salah satu rivalnya pasangan calon Sudrajat-Syaikhu dalam debat publik Pilgub Jawa Barat di gedung Sabuga, Kota Bandung, Senin, (12/3/2018).
"Ya nggak apa-apa karena orang dilihat dari sudut pandang yang dimiliki oleh Paslon itu nggak ada problem kan kita biasa," kata Dedi kepada wartawan usai debat.
Paslon Sudrajat-Syaikhu heran mengapa Dedi Mulyadi menyarungi pohon dengan kain saat menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Padahal kata mereka, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan seperti masalah kemanusiaan misalnya.
Menanggapi hal itu, Dedi menilai masalah lingkungan dan kemanusian merupakan satu kesatuan yang tak bisa dilepaskan.
"Pertanyaan saya apakah manusia berdiri sendiri? Apakah orang Jawa Barat bisa hidup nggak tanpa pohon, tanpa air, tanpa udara, tanpa tanah?," ujarnya.
Menurut Dedi, masih banyak orang yang tak paham dengan konsep etika lingkungan yang digagasnya. Kata dia, jika ingin menghormati sang pencipta, maka hormati lah ciptaannya, termasuk alam dan manusia.
"Yang tidak boleh itu kan pohon disembah. Mau dikasih sarung atau apapun kan boleh-boleh saja. Daripada dikasih paku, dipasang iklan kan mendingan dikasih kain," katanya menegaskan.
Dedi kemudian memberi contoh. Dalam tradisi Sunda zaman dulu, kata dia, pohon petai agar cepat berbuah biasanya diikat dengan tali yang terbuat dari anyaman bambu dan batang padi. Kemudian, pohon itu diberi kukusan nasi yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kerucut atau aseupan.
Tradisi itu, katanya, merupakan etika kebudayaan yang berdampak terhadap lingkungan. Menurutnya, ketika tidak paham terhadap konsep itu maka tidak akan mengerti pula bahwa antara konsep kebudayaan, lingkungan dan pembangunan tata ruang justru saling berkaitan.
"Ketika melihat teksnya kan ada nggak larangan pohon dikasih kain, dari sisi syar'i. Andai katapun orang yang mengeluarkan hujjah, pasti debatable pasti ada juga kelompok lain yang mengatakan tidak ada problem," jelasnya.
Lebih lanjut kata Dedi, berbeda pendapat adalah hal lumrah di Indonesia. Tapi yang perlu digaris bawahi, jangan sampai perilaku pemimpin sampai merugikan masyarakatnya. [Aminudin].
TERPOPULER
