Suara.com - Indikasi terjadinya selisih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terjadi di dua wilayah kabupaten di Sumatera Selatan, membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel untuk melakukan penelusuran.
Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi menilai jika permasalahan DPT bisa menjadi permasalahan serius dalam pesta demokrasi lalu.
Menurutnya, rekapitulasi KPU terjadi selisih di dua kabupaten yakni di Empat Lawang dan Musi Rawas. Meskipun selisih DPT yang ditetapkan dengan rekapitulasi tidak begitu besar hanya 1.085 pemilih.
Kendati tidak mempengaruhi jumlah perhitungan suara. Menurutnya, ada sesuatu yang salah karena penetapan DPT oleh KPU Sumsel harus sesuai dengan hasil rekapitulasi.
"Selisihnya itu harusnya 0 tapi ternyata ada selisih 1.085 pemilih. Karena itu kami minta KPU telusuri selisih suara ini," kata dia, Minggu (8/7/2018) malam.
DPT ini nantinya akan berdampak pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendatang. Serta berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara dan dianggap tidak taat aturan.
"Kami minta KPU bekerja, mencari tahu penyebab selisih tersebut," ujarnya.
Terkait dengan laporan pelanggaraan selama Pilgub Sumsel. Dirinya mengaku, Senin ini (9/7/2018), Bawaslu akan menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap dan rekomendasi terhadap laporan pelanggaran.
Berdasarkan catatan Bawaslu Sumsel, laporan bermacam-macam yakni terkait dengan C6, DPT, serta perhitungan suara.
"Kami akan rapatkan dahulu, apa yang pantas rekomendasi terhadap laporan pelanggaran tersebut," pungkasnya. [Andhiko Tungga Alam]
