REGIONAL:
Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus berkomitmen meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu caranya adalah membuat terobosan dengan meningkatkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).
Gagasan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur ini sudah terealisasi di beberapa daerah di Indonesia.
"Konsep mal ditawarkan sebagai solusi dari pelayanan terpadu yang saat ini belum terintegrasi antara pelayanan pusat dan daerah sekaligus pelayanan bisnis dalam satu tempat, di mana kita hanya datang ke satu tempat untuk memenuhi semua keperluan kita," kata Asman dalam acara Leader’s Talk di Gedung III, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/7/2018).
Di MPP tersebut tersedia berbagai jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat secara integratif. Dengan demikian masyarakat tidak direpotkan lagi dengan birokrasi yang selama ini dianggap berbelit. Inovasi pelayanan ini sebagai salah satu solusi untuk mempermudah segala pelayanan yang dibutuhkan warga.
"Semuanya akan terus dikembangkan," kata Asman.
Konsep MPP ini mengadopsi Public Service Hall (PSH) dari Azerbaijan bernama ASAN Xidmat. Karena hal itu sejalan dengan program prioritas Presiden Joko Widodo bahwa pelayanan publik harus diperbaiki dan perizinan dipermudah.
"Diharapkan Indonesia juga bisa meningkatkan ranking Ease of Doing Business (EoDB)," katanya.
Hingga tahun 2018, telah terbentuk MPP di beberapa daerah di Indonesia, yaitu Kota Tomohon, Kota Batam, Provinsi DKI Jakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Denpasar, Kota Bekasi, Kota Bitung, dan Kabupaten Karangasem.
Saat ini, beberapa daerah juga sedang membangun MPP antara lain di Kota Padang, Kota Pekanbaru, Kota Tangerang, Kota Banda Aceh, Kota Makassar, Kota Samarinda, Kota Mojokerto, Kota Palembang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kulon Progo.
"Dengan adanya Leader’s Talk tentang MPP ini diharapkan pentingnya peningkatan pelayanan publik dapat semakin menjadi kesadaran bersama di kalangan aparatur negara," kata Asman.
Sementara, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerangkan bahwa birokrasi harus menyesuaikan kondisi obyektif bangsa. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.
"Jangan bertele-tele, jangan bikin susah (masyarakat)," kata Moeldoko.
Moeldoko mengapresiasi pemerintah daerah yang telah mendirikan MPP. Ia berharap hal ini dapat terealisasi di daerah lainnya.
Sementara Wali Kota Tomohon Jimmy F. Eman menerangkan, pihaknya telah mendirikan MPP sejak tahun 2017. Masyarakat di sana disebut sangat senang dengan kehadiran MPP.
"Berjalan baik sejak diresmikan bapak menteri. Kami mulai dari 2017," kata Jimmy.
Senada dengan Jimmy, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad menerangkan pihaknya mendapat apresiasi dari masyarakat atas inisasi pendirian MPP ini. Kendati demikian, Pemkot Batam akan terus memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di MPP agar layanan kepada masyarakat semakin baik.
"Sekarang hampir semua pelayanan perizinan di Batam dilakukan di MPP. Alhamdulillah respon masyarakat cukup baik," kata Amsakar.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira menerangkan, kehadiran MPP sangat memudahkan kalangan pengusaha untuk membuat perizinan. Inisiasi yang digagas Menpan-RB Asman Abnur ini juga disebut berpihak kepada pengusaha di samping masyarakat pada umumnya.
"Karena menterinya berasal dari dunia usaha jadi mengerti betul keinginan dunia usaha. Sebab saat ini semuanya harus cepat di era digitalisasi," kataAnggawira.
Dan terakhir, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji menerangkan, kehadiran MPP di daerah-daerah justru semakin menyenangkan masyarakat. Ia pun menceritakan kegembiraan itu ketika mengunjungi MPP di Surabaya.
"Kami kalau mau mengurus pelayanan publik biasanya mengeluarkan energi lebih. Rasa-rasanya di kantor pelayanan publik tidak ada yang senyum, ngantri, sumpek. Tapi ketika kemarin di Surabaya seperti itu (pelayanannya baik)," kata Wahyu.
TERPOPULER