Suara.com - Mabes Polri menegaskan pencopotan jabatan AKBP Sunario sebagai Kapolres Ketapang, Kalimantan Barat, karena tak ada koordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri terkait kedatangan kepolisian Cina.
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto mengatakan, setiap ada kunjungan atase kepolisian dari luar negeri, itu ada kewenangan di pusat atau Mabes Polri termasuk dalam menjalin kerjasama.
"Jangankan di daerah, ada kunjungan saja dari atase yang sudah ditempatkan di sini (Mabes Polri), dia mau ke Ketapang dia harus lapor ke Hubinter (Hubungan Internasional). Kemarin tidak ada laporan sama sekali," kata Setyo, Rabu (18/7/2018).
Setyo menyebut sudah koordinasi dengan Kapolda Kalimantan Barat dan Divisi Hubinter Mabes Polri. Namun, kedatangan polisi China tersebut ternyata tak melalui izin mereka. Lantaran langsung menjalin kerjasama dengan Kapolres Ketapang.
"Kapolda saya cek nggak, Divhubinter nggak ngerti langsung ke polres. Kapolresnya terlalu pede itu nggak boleh," ucap Setyo.
Menurut Setyo, cukup di tingkat jabatan kapolres yang dicopot terkait kerjasama kantor polisi bersama dengan Cina tersebut. Hal itu sempat viral di media sosial.
"Kapolresnya cukup (dicopot). Yang salahnya kapolres. Dapat kunjungan ada acara, malah kapolda nggak dilaporin, mabes nggak tahu, begitu kejadian malah ngeles," imbuh Setyo.
Seperti diketahui, anggota Polres Ketapang yang dipimpin AKBP Sunario menerima pelat atau penghargaan dengan anggota polisi Cina yang bertuliskan 'Kantor Polisi Bersama'.
Surat Telegram Rahasia Tembusan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah keluar untuk menggantikan jabatan AKBP Sunario sebagai Kapolres Ketapang.
Baca Juga: Dipecat, 2 Petinggi PPP dan Hanura Jadi Caleg PAN
Berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/1726/VII/KEP/2018 per tanggal 13/7/2018. AKBP Sunario diberhentikan dari jabatannya sebagai Kapolres Ketapang dan digantikan oleh AKBP Yury Nurhidayat.
