Suara.com - Partai Gerindra meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk tidak “genit”, karena berencana memanggil bakal cawapres Sandiaga Uno guna dimintakan keterangan soal dugaan pemberian mahar politik Rp 1 triliun kepada PKS dan PAN.
Ketua bidang Hukum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, tidak mudah untuk memanggil pihak-pihak terkait.
"Saya pikir Bawaslu juga jangan terlalu genit, ada isu-isu, terus memanggil. Waktu kasus La Nyalla, Cuma isu mau memanggil Pak Prabowo. Saya ingatkan, tak gampang memanggil orang itu, karena orang kan punya aktivitas," kata Habiburokhman di Hotel Ibis Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/8/2018).
Habiburokman juga menantang Bawaslu untuk bersikap independen saat Pilpres 2019. Sebab, Bawaslu ingin memanggil Sandiaga Uno setelah mendapat laporan dari relawanan kubu Jokowi – Maruf Amin.
"Kalau seperti ini ditindaklanjuti, mau ke mana penegakan hukum kita? Jadi saya tantang independensi Bawaslu. Jangan mentang-mentang yang melaporkan kubu yang sedang berkuasa, mereka proaktif," ujarnya.
Ia mengklaim, pelaporan relawan Jokowi – Maruf Amin soal dugaan politik uang Sandiaga Uno itu tak memunyai cukup bukti.
"Bisa tidak, misalnya, saya melaporkan Pak Jokowi hanya berdasarkan kliping koran, lalu Pak Jokowi dipanggil? Bisa tidak seperti itu? Saya tanya. Jadi sudahlah, cermati saja Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan Perbawaslu. Sangat mudah, kasus ini tak akan kemana-mana," pungkasnya.
Untuk diketahui, pihak yang melaporkan Sandiaga itu ialah Rumah Relawan Nusantara The President Centre Jokowi-KH Ma'ruf Amin, Selasa (14/8/2018).
Mereka melaporkan Sandiaga Uno atas kasus dugaan pemberiatn mahar politik senilai Rp 1 triliun kepada PKS dan PAN, yang kali pertama diungkapkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief.
Baca Juga: Mahfud MD Merasa Tersinggung, Ketua PPP: Dia Sudah Telepon Saya
