alexametrics

Kebijakan Satu Peta Wujudkan Rencana Pembangunan Nasional

Fabiola Febrinastri
Kebijakan Satu Peta Wujudkan Rencana Pembangunan Nasional
Media Gathering "Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta", di Ruci's Joint, Jalan Suryo No. 49, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018). (Dok: Badan Informasi Geospasial)

KSP mengacu pada satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.

Suara.com - Kebijakan Satu Peta (KSP) dinilai mampu mewujudkan perencanaan pembangunan nasional holistik. Kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, yang juga Ketua Tim Percepatan Pelaksanaan KSP (PKSP) mengatakan, inisiasi pelaksanaan PKSP akan menjadi momentum besar bagi negara untuk melakukan perbaikan data geospasial di seluruh Indonesia. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pengambilan kebijakan nasional.

Media Gathering "Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta", di Ruci's Joint, Jalan Suryo No. 49, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018). (Dok: Badan Informasi Geospasial)
Media Gathering "Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta", di Ruci's Joint, Jalan Suryo No. 49, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018). (Dok: Badan Informasi Geospasial)

Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Hasanuddin Zainal Abidin, yang juga Ketua Tim Pelaksana KSP, menyatakan bahwa di Indonesia terdapat banyak peta tematik yang dibuat oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang dibuat berdasarkan peta dasar yang memiliki sumber bermacam-macam. Hal ini menimbulkan permasalahan untuk proses perencanaan pembangunan secara nasional. Akibatnya, banyak terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan konflik sosial. Konflik-konflik ini dapat menghambat pembangunan nasional dan di sisi lain bisa terjadi pemborosan sumber daya alam.

Presiden Joko Widodo sendiri, secara tegas telah memberikan arahan dalam sidang kabinet paripurna, bahwa KSP harus segera dikerjakan dan diimplementasikan. Arahan ini telah disampaikannya pada 27 Oktober 2014 yang lalu.

Presiden menyadari betul bahwa Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang sudah menjadi satu peta, bisa menjadi landasan dalam perizinan lahan, program pembangunan infrastruktur dan lainnya, yang juga berdampak pada pembangunan ekonomi nasional.

Pada 2 Februari 2016, arahan Presiden tersebut dipertegas lagi dengan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000 (Perpres 9/2016), sebagai upaya penyelesaian konflik pemanfaatan ruang, mendukung pelaksanaan pembangunan nasional yang efisien dan mendukung terwujudnya Agenda Prioritas Nawacita. Perpres 9/2016 dilengkapi dengan lampiran rencana aksi yang dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Presiden akan Resmikan Geoportal KSP pada Agustus 2018
Pada Agustus 2018 ini, Presiden Jokowi dijadwalkan akan meresmikan Geoportal KSP. Menjelang diresmikannya, BIG dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Media Gathering "Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta", di Ruci's Joint, Jalan Suryo No. 49, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/7/2018).

Pada kesempatan itu, Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik BIG, Lien Rosalina optimis dapat menyelesaikan tahap integrase data KSP tepat waktu.

“Kami optimis, secara teknis dan regulasi hingga akhir Juli 2018, 87% peta dari 85 tema, telah yang terkompilasi dan terintegrasi dengan baik. Ini merupakan usaha luar biasa, karena tahapan tersebut terjadi berkat kerja keras K/L dan Pemerintah Daerah (Pemda). Saat ini, tahapan sinkronisasi masih berjalan terus hingga 2019," ujarnya.

Hal ini diamini oleh Asisten Deputi Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dodi Slamet Riyadi. Ia mengatakan, KSP akan segera diluncurkan oleh Presiden dalam waktu dekat.