Ekonomi Hijau Jadi Strategi Nasional, Bisa Ciptakan 5 Juta Lapangan Kerja Baru pada 2029

Suara.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan ekonomi hijau bukan lagi sekadar tren global, melainkan telah menjadi strategi pembangunan nasional Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Rachmat saat membuka Bangun Bangsa Conference 2026 bertajuk Sustainable Community Growth: Shaping Indonesia's Future Inclusive Economy di Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, keberhasilan transformasi menuju ekonomi hijau harus melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.

"Bagi Indonesia, ekonomi hijau bukan soal pilihan atau sekadar mengikuti tren global, melainkan arah kebijakan strategis bangsa. Pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan bukanlah dua hal yang saling mengorbankan, melainkan dua pilar yang saling memperkuat," kata Rachmat.

Ia menilai Indonesia tidak bisa terus bergantung pada eksploitasi sumber daya alam sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

"Dalam situasi ketidakpastian global dan perubahan iklim, Indonesia tidak boleh berjalan dengan pola lama yang bergantung penuh pada ekstraksi sumber daya alam. Kita membutuhkan paradigma pembangunan baru yang bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga menjaga daya dukung lingkungan, memperluas kesempatan kerja, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh masyarakat," ujarnya.

Rachmat menjelaskan pemerintah menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat, sekaligus menjadikan ekonomi hijau sebagai salah satu penggerak utama menuju target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

Menurutnya, transisi tersebut diproyeksikan mampu menciptakan lebih dari lima juta lapangan kerja hijau pada 2029, sekaligus mentransformasi lebih dari 72 juta pekerjaan agar menjadi lebih produktif, bernilai tambah, dan berkelanjutan.

"Melalui ekonomi hijau, kita tidak sedang menurunkan ambisi pertumbuhan, tetapi memperkuat kualitas, ketahanan, dan keberlanjutan pertumbuhan itu sendiri," katanya.

Rachmat menambahkan, transisi hijau tidak boleh hanya dinikmati kawasan industri atau pusat pertumbuhan ekonomi, tetapi harus menjangkau desa, rumah tangga, dan komunitas di akar rumput melalui investasi berbasis masyarakat.

"Investasi berbasis masyarakat harus menjadi mesin distribusi manfaat pembangunan. Ekonomi hijau tidak boleh berhenti di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi harus hadir hingga desa-desa, sentra ekonomi rakyat, dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," ujarnya.

Ia mencontohkan implementasi ekonomi hijau dapat dilakukan melalui pembangunan energi terbarukan berbasis komunitas, pengembangan agroforestri, ekonomi biru di wilayah pesisir, hingga perluasan pembiayaan hijau bagi usaha mikro dan masyarakat.

Untuk mempercepat transisi tersebut, pemerintah menyiapkan tiga langkah utama, yakni reformasi regulasi dan tata kelola, perluasan akses pembiayaan inovatif seperti blended finance dan green microfinance, serta pengembangan keterampilan hijau (green skills) guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja masa depan.

Sementara itu, President Director Bentoel Group sekaligus inisiator Bangun Bangsa, William Lumentut, mengatakan pembangunan yang berkelanjutan membutuhkan investasi pada manusia dan komunitas, bukan hanya pembangunan fisik.

"Bangun Bangsa Conference merupakan bagian dari komitmen jangka panjang kami untuk menghadirkan dampak sosial yang lebih bermakna melalui aksi kolektif. Yang dibutuhkan adalah investasi pada manusia dan komunitas—membantu membuka peluang, membangun kapasitas, dan menciptakan akses agar masyarakat mampu tumbuh secara mandiri," ujar William.

Ia menjelaskan program Bangun Bangsa yang dimulai sebagai proyek percontohan di Kota Malang pada 2024 kini telah berkembang ke empat kota dan kabupaten dengan lebih dari 200 penerima manfaat.

Melalui konferensi ini, Bangun Bangsa mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal untuk memperkuat investasi sosial yang mampu menghasilkan dampak terukur sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif.