Infografis
Suara.com - Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Pepen Nazaruddin menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Permakanan dilakukan Dirjen Anggaran dan Plt. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ke Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
“Terima kasih, hari ini kami dikunjungi Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk meninjau dari dekat Program Permakanan, yang mana dari indeks 21 ribu menjadi 30 ribu, dua kali makan dan pengiriman dari Rp1 ribu menjadi Rp2 ribu," ujarnya, didampingi Sesditjen Rehabilitasi Salahuddin Yahya, Rabu (13/9/2023).
Dalam pelaksanaan di lapangan, Program Permakakan melibatkan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Caringin Sinergi, karena bisa lebih mendekatkan dengan para keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pokmas dibentuk dari ibu-ibu pengajian, posyandu lansia atau pun dari kearifan lokal.
Sangat membantu dan hitung-hitungan ongkos kirim Rp2 ribu dan Rp30 ribu untuk dua kali makan, satu hantaran, serta untuk akuntabilitas si pengantar memfoto lalu mengunggah ke aplikasi.
“Tadi ada Yatim Piatu (Yapi) mendapatkan bantuan yang diberikan dalam rekening di PT Pos. Pada kesempatan ini mohon arahan dan pertimbangan terkait program permakanan dan Yapi, ” tandas Pepen.
Perwakilan dari Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Supriyadi Sinaga menilai, Program Permakanan Lansia merupakan program yang luar biasa, karena tepat sasaran.
“Mulai belanja ke pasar bahan sayuran, bumbu dan beras. Di situ, mengalir ke sekor-sektor lain berupa daya produksi, sekaligus ada nilai ekonomi, semua didapatkan ada nilai ukhrowi dan duniawi, ” ungkapnya.
Usai melibat dari dekat, program permakanan tidak boleh terhenti. Bahkan, harus diteruskan walaupun di lapangan ada beda perlakukan hasil monev yang spesifik seperti untuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Lansia disabiltas.
Baca Juga: Dirjen Rehsos Sebut HLUN Diambil dari Peristiwa Ketokohan Dr. KRT. Radjiman Widyodiningrat
“Evaluasi terus kita lakukan dan hasilnya tidak bisa semua general terhadap seluruh KPM ada asesmen monev yang spesifik untuk ODGJ dan lansia disabilitas. Intinya, ada kekhususan yang harus betul-betul perlu intervensi pemerintah melalui Kementerian Sosial, ” tandasnya.
Supriyadi Sinaga, Kasubdit Anggaran Bidang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa dari hati paling dalam, dia merasa haru, hampir saja menangis meninjau ke lapangan dari penerima manfaat Program Permakanan bagi lansia tunggal.
“Hampir saja air mata ini jatuh melihat ada masyarakat yang benar-benar mesti dibantu dan harus ada intervensi dari pemerintah, seperti ibu yang tinggal sendirian. Juga, saya gemeteran sebab sudah 10 tahun tidak pernah naik motor, ” aku Supriyadi.
Program ini membuka paradigma dan mata terkait Permakanan, di mana tepat sasaran karena paling tidak ada tiga aspek, yaitu bernilai ibadah ada bantuan ATENSI dan dapat pahala karena ada nilai silaturahmi yang kuat.
“Diperkuat kalau tidak ada progam ini, ibu-bapak Pokmas tidak mungkin ke rumah-rumah penerima manfaat menganter makanan. Jelas ini memiliki nilai sangat luar biasa dan tidak boleh dihentikan, ” tandasnya.
Perwakilan dari Bappenas, Anita Sri Kusumawati, Perencana Muda Bappenas menyatakan cukup mengapresiasi Kemensos yang ini merupakan pemantauan kedua yang terlihat tugas cukup berat, mungkin PKH secara digital setelah asesmen dianter ke Himbara tinggal proses dan dilakukan pendampingan, pemberdayaan.
