REGIONAL:
Suara.com - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tampak menyilakan kadernya yang ingin membelot dari Prabowo Subianto – Sandiaga Uno ke kubu Jokowi – Maruf Amin pada musim Pilpres 2019.
Pasalnya, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu menegaskan tak bakal memberi sanksi kepada kader yang tak mengikuti garis politik DPP dalam Pilpres 2019, yakni mendukung bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Prabowo – Sandiaga.
Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas Enembe, adalah salah satu kader partai Demokrat yang tidak menjalankan keputusan partai.
Lukas yang juga Gubernur Papua itu secara tegas menyatakan mendukung Jokowi - Maruf Amin pada Pilpres 2019, dan tidak mau mendukung pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno.
"Tidak ada sanksi (untuk kader yang dukung Jokowi). Saya sudah jelaskan barusan, ada daerah yang akan kami berikan dispensasi khusus," ujar Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di kediaman SBY Jalan Mega Kuningan Timur VII, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).
Ia menjelaskan, ada sejumlah kader Partai Demokrat di daerah menginginkan berkoalisi dengan partai-partai pendukung Jokowi – Maruf Amin.
Selain DPD Partai Demokrat Papua, DPD Demokrat di Sulawesi Utara juga akan mendapatkan dispensasi khusus karena mendukung Jokowi.
Partai Demokrat, kata Ferdinand, tidak ingin kadernya di daerah kehilangan suara pemilih saat Pemilu 2019 karena harus mengikuti keputusan partai soal pilpres.
"Seperti di Papua, 92 persen (kader) menginginkan koalisi dengan Jokowi, kami hormati itu. Kami tak mau juga kader kami di sana yang menjadi caleg tak terpilih. Karena garis politiknya harus utuh, jadi ada dispensasi," kata dia.
Tetapi, Ferdinand tidak menjelaskan lebih jauh dispensasi yang dimaksud. Ia ingin keputusan partai nantinya tidak berdampak pada dukungan ke pasangan Prabowo – Sandiaga Uno.
"Nanti akan kami pikirkan formulanya tanpa meninggalkan dukungan ke Prabowo sebagai capres," kata dia. [Dwi Bowo Rahardjo]
TERPOPULER
