Aksi Walk Out SBY, PKB: KPU Tak Bisa Kontrol Relawan Jokowi

Suara.com - Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding menilai KPU tidak bisa mengontrol relawan Jokowi - Maruf Amin yang menyebabkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY Walk Out saat kampanye damai di Monas, Minggu (23/9/2018) kemarin. Menurutnya relawan Jokowi - Maruf Amin spontan.

Dia menjelaskan memang ada kesepakatan partai politik peserta Deklarasi Kampanye Damai tidak membawa alat peraga dari parpol masing-masing. Menurut dia, seluruh parpol telah menaati sebatas di wilayah-wilayah yang disepakati sebagai wilayah kampanye damai.

"Di luar wilayah kampanye damai, tentu KPU tidak bisa mengontrol semua karena spontan dukungan dari para relawan pasangan calon termasuk dari pasangan Jokowi-Ma'ruf," kata Karding di Jakarta, Senin.

Karding mengatakan ikut karnaval dan melihat masyarakat, relawan serta parpol riang gembira mengikuti acara tersebut sehingga tidak ada hal aneh yang dipersoalkan.

"Justru saya melihat partisipasi dan keriangan masyarakat sesuai tujuan kita yaitu membangun pemilu yang kompetisinya dibangun atas suasana riang gembira," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) walk out dalam acara karnaval Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas, Jakarta, Minggu.

Partai Demokrat protes keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena banyak kesepakatan dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 yang dilanggar, misalnya ada atribut partai politik dalam acara tersebut sehingga SBY mengambil sikap walk out dalam karnaval Deklarasi Kampanye Damai.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan awalnya kesepakatan peserta Deklarasi Kampanye Damai hanya menggunakan pakaian adat dan tidak membawa atribut partai agar tidak terkesan kampanye.

Namun menurut dia pada kenyataannya, dalam acara tersebut banyak atribut parpol namun tidak dilarang KPU.

Hinca menjelaskan sejak awal kesepakatannya adalah hanya menggunakan pakaian adat sehingga pihaknya tidak membawa atribut parpol kecuali yang disediakan KPU dan partainya memegang komitmen tersebut. (Antara)