Indonesia - Finlandia Perkuat Kerja Sama Lingkungan Hidup
Target nasional 2025, pengurangan sampah 30 persen per tahun.
Suara.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, menerima kunjungan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Pembangunan Finlandia, Anne-Mari Virolainen, di Jakarta, Selasa (9/10/2018).
Pertemuan ini semakin memperkuat harmonisasi hubungan kerja sama antara kedua negara, yang sebelumnya telah terangkum dalam bentuk memorandum of undertanding (MOU), Joint Working Group (JWG), serta berbagai seminar dan pertukaran ahli, khususnya terkait waste to energy dan pengelolaan sampah.
''Pada 2017, telah ditandatangani MOU on Forestry and Natural Resources Management yang mencakup diantaranya bioeconomy dan circular economy pada unit pengelolaan hutan di daerah, bioenergi, sustainable forest management, wood based industry, dan waste to energy,'' jelas Siti.
Salah satu kolaborasi Indonesia - Finlandia dapat dilihat pada pelaksanaan circular economy yang sudah berjalan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Baca Juga: Pemerintah Konsisten Perangi Kejahatan Lingkungan Hidup
Anne-Mari Virolainen mengucapkan terimakasih pada Kementerian LHK atas kesempatan yang diberikan dalam kerja sama di sektor lingkungan hidup dan kehutanan.
"Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun, dan saya harap ini akan terus berlanjut, khususnya dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, circular economy dan waste to energy," katanya.
Untuk pengelolaan sampah secara nasional, Indonesia mempunyai strategi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dilakukan dengan tahapan pembatasan sampah, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang.
Penanganan sampah dijalankan dengan tahapan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, sampai pemrosesan akhir.
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3), Rosa Vivien Ratnawati, menyampaikan, pemerintah telah menetapkan target nasional 2025, yaitu pengurangan sampah 20,9 juta ton/tahun (30 persen), dan target penanganan sampah 49, 9 juta ton/tahun (70 persen).
''Kami juga melibatkan sektor industri melalui Program Extended Produsen Responbility (EPR),'' katanya.
