Suara.com - Pasca penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi (NR) akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Neneng sempat kabur saat ingin ditangkap karena kasus suap proyek Meikarta.
Neneng merupakan satu tersangka kasus suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Neneng diketahui sempat kabur saat hendak ditangkap oleh tim penindakan KPK.
Hingga kini, Neneng masih menjalani pemeriksaan intensif perdana oleh penyidik KPK, setelah statusnya menjadi tersangka dalam suap izin proyek Meikarta.
"Dini hari ini, Selasa (16/5/2018), sekitar pukul 04.00 WIB, tersangka NR (Neneng) menyerahkan diri ke KPK diantar keluarga," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, dikonfirmasi, Selasa (16/10/2018).
Febri menyebut Neneng diduga merupakan tersangka yang sempat melarikan diri saat ditangkap menggunakan mobil jenis BMW berwarna putih, Minggu (14/8/2018) malam.
"Ini NR (Neneng) sebelumnya diduga berada di mobil BMW putih melarikan diri di sebuah jalan dekat pintu tol arah cikampek," tutup Febri.
Sebelumnya KPK, telah menetapkan tersangka Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin (NHY) dan Direktur Operasional Lippo Grup Billy Sindoro, dalam kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta.
Selain Bily dan Neneng Hasanah, KPK tetapkan 7 orang lain yakni dua konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).
Kemudian, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta, seluas 774 hektar dan dibagi dalam tiga tahapan.
Adapun pemberian yang baru terealisasi oleh Lippo Group kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah baru sebanyak Rp7 miliar.
Adapun pasal yang disangkakan kepada pemberi yakni BS, T, FDP, dan HJ disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang- undang nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Sedangkan penerima, NNY, J, SMN, DT, dan NR disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahndiubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
TERPOPULER
