Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta seluruh pejabat negara dan petinggi partai politik untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar dan bersikap saat masa kampanye di Pemilu 2019. Pasalnya, Zulkifli menilai tingginya tensi di tahun-tahun politik.
Hal tersebut dikatakan Zulkifli terkait kontroversi pose satu jari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara penutupan IMF-Bank Dunia di Bali beberapa waktu lalu.
"Kita ini enam bulan kampanye dalam lima tahun. Dalam 4,5 tahun kan tidak (ada masa kampanya). Jadi kita tidak terbiasa menghadapi, yang tadinya biasa sekarang jadi tidak biasa," kata Zulkifli di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/10/2018).
Dirinya pun mencontohkan sikap kehati-hatian kubu Capres - Cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam memilih lokasi kampanye.
"Misalnya juga kampanye, kemarin juga ramai, kita kampanye karena tidak boleh di pesantren, kita di kebun. Tapi yang datang kan para ulama, ustad-ustad tapi di kebun, itu kan sulit. Memang tidak di pesantren tapi di kebun," ujarnya.
Zulkifli pun menilai tidak semua harus dianggap sebagai pelanggaran pemilu yang kemudian berujung pelaporan ke Bawaslu.
Ketua MPR ini kemudian menyarankan pada masyarakat atau tim kampanye paslon untuk memilah-milah laporan yang masuk, apakah tindakannya termasuk ke dalam pelanggaran atau bukan.
"Kalau ada yang keceplosan karen nggak sadar, nggak ngeh, apa itu harus dihukum? Kalau begitu kita bisa kena hukum semua. Jadi milih-milih menurut saya dipilah-pilah mana pelanggaran yang sengaja. Mana yang memang karen nggak biasa," pungkasnya.
Baca Juga: Polisi Punya Bukti Kuat Tetapkan Ahmad Dhani Tersangka
