Suara.com - Empat tahun kinerja pemerintah di sektor koperasi dan UKM mencatat sejumlah pencapaian. Salah satu diantaranya adalah peningkatan daya saing UMKM melalui kewirausahaan.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop), dalam empat tahun terakhir, menjadikan kewirausahaan sebagai agenda prioritas untuk mengejar ketertinggalan kewirausahaan Indonesia dari negara lain. Kewirausahaan dinilai sangat penting dalam menumbuhkan budaya ekonomi mandiri bagi masyarakat. Bukan pencari kerja, tetapi pencipta lapangan kerja.
Sejumlah program yang dijalankan Kemenkop UKM telah berdampak terhadap meningkatnya rasio kewirausahaan. Pada 2014, rasio kewirausahaan masih 1,4 persen, tapi pada 2016, naik menjadi 3,1 persen.
"Dengan sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian, gubernur, bupati dan wali kota, hingga swasta, saya yakin, akhir 2018 ini rasio kewirausahaan akan berada di atas 5 persen," kata Menteri Koperasi dan UKM, Puspayoga, dalam paparan "4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK" bertema "Kebudayaan dan Prestasi Bangsa", Jakarta, Rabu (24/10/2018).
Puspayoga yakin dan optimistis, tingkat rasio kewirausahaan Indonesia tahun ini akan setara dan selevel dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura (7 persen), Malaysia (5 persen), dan Thailand (4 persen).
Sejumlah program dilakukan, yaitu Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) dan Gerakan Mahasiswa Pengusaha (GMP). Lewat GMP dilaksanakan kerja sama dengan 59 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
Melalui dua gerakan ini, 117.864 mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta kelompok masyarakat strategis lainnya, diberikan pelatihan. Pemerintah juga memberikan modal bagi 9.687 wirausaha pemula.
Sejalan dengan itu, Puspayoga menambahkan, KUR menjadi salah satu prioritas untuk memudahkan UMKM mengakses kredit secara berkeadilan. Adapun dari target penyaluran KUR sebesar Rp123,6 triliun pada 2018, per September 2018 sudah tersalurkan Rp 100,1 triliun kepada 3.797.547 orang.
Koperasi sebagai penyalur KUR juga akan ditingkatkan jumlahnya, setelah Kospin Jasa (Pekalongan) dan Kopdit Obor Mas (NTT).
"Ada satu lagi KSP asal Badung, Bali. Lembaga ini juga telah siap menjadi penyalur KUR bagi ratusan ribu anggotanya, yang banyak bergerak di sektor usaha pariwisata," kata Puspayoga.
Ia menambahkan, pihaknya juga sudah berhasil mengakomodir keluhan pelaku KUMKM di seluruh Indonesia, dengan penurunan tarif PPh final dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi pelaku koperasi dan UMKM yang memiliki omzet bruto maksimal Rp 4,8 miliar per tahun.
