Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (29/10/2018). Ferry mendampingi Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menemui Ketua KPK Agus Rahardjo.
Dalam pertemuan ini, mereka meminta KPK untuk berani mengusut dugaan korupsi dalam beberapa proyek infrastuktur yang melibatkan pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi.
"Pertama untuk menyatakan sikap kita, kemudian ada beberapa tambahan dokumen, terus kita minta KPK pertama untuk menindaklanjuti beberapa yang sedang diselidiki, supaya berani juga KPK," kata Ferry di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ferry menjelaskan, kedatangannya tersebut bukan untuk mewakili Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Akan tetapi mewakili Forum Masyarakat Peduli Penegakan Hukum dan Keadilan.
Menurut Ferry, KPK sejauh ini belum berani menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah Jokowi. Ia menganggap KPK hanya berani menyentuh kasus-kasus yang kecil, di samping itu KPK malah lembek saat dihadapi dengan kasus-kasus mega proyek.
"Kita sudah beranggapan bahwa KPK sudah terlalu beraninya sama yang kecil-kecil saja, tapi kurang berani sama yang besar-besar. Tebang pilihnya sudah keterlaluan," ujarnya.
Beberapa proyek yang disoroti Ferry ialah proyek pembangunan Meikarta yang melibatkan CEO Lippo Group atas nama James Riady, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung yang bernilai proyek sebesar USD 4,5 Miliar atau sekitar Rp 68,4 triliun (kurs Rp 15.200). Selain itu kasus penyobekan buku merah oleh mantan penyidik KPK pun tak luput dalam sorotan Ferry.
Oleh karena itu Ferry meminta KPK untuk bertindak secara proposional karena pihaknya menilai kini KPK sudah tidak berada posisi netral.
"Kita pengen KPK bisa berfungsi sebagaimana mestinya. polisi bisa kembali netral, kejaksaan nggak bisa jadi alat politik lagi, pokoknya gitu lah, rakyat nggak ngerti soalnya," pungkasnya.
TERPOPULER
