Suara.com - Penyidik Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa tiga orang tersangka kasus suap izin proyek pembangunan Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Ketiga tersangka itu adalah Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi serta dua konsultan Lippo Group, Fitra Djaja Purnama dan Taryudi.
Ketiga tersangka diperiksa menjadi saksi untuk Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin agar berkas perkaranya segera dirampungkan.
"Ketiga tersangka diperiksa untul menjadi saksi NHY, Bupati Bekasi (Neneng Hasanah Yasin)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Jakarta, Senin (29/10/2018).
Selain tiga tersangka, penyidik KPK turut meriksa satu PNS Pemkab Bekasi yakni Agus Salim. Ia diperiksa menjadi sebagai saksi untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
Selain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, KPK telah mentepakan 8 tersangka lainnya yakni Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Lalu ada konsultan Lippo Group yaitu Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen (HJ).
Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bekasi Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi Sahat MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi (NR).
Neneng Hasanah beserta anak buahnya diduga menerima hadiah atau janji oleh para petinggi Lippo Group, terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta pada lahan seluas 774 hektare.
Duit suap itu dibagi dalam tiga tahap pemberian. Bupati Neneng baru mendapatkan Rp 7 miliar dari Lippo Group.
Baca Juga: Cuma Sehari ke Jakarta, Wita dan Bayinya Jadi Korban Lion Air
